Joko Widodo: Momen Bersejarah Pendaratan Perdana di Bandara Ibu Kota Nusantara

Pesawat Kepresidenan yang membawa Presiden Jokowi dijadwalkan mendarat perdana di Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur./Ist

KabarIndonesia.id — Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dijadwalkan untuk mendarat perdana di Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Kalimantan Timur. Momen bersejarah ini menandai langkah signifikan dalam pengembangan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, penerbangan ini akan dilakukan menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ85 yang berangkat dari Pontianak, Kalimantan Barat.

Sebelum tiba di IKN, Jokowi akan melaksanakan serangkaian agenda penting, salah satunya meresmikan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) milik PT Borneo Alumina Indonesia di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, pada pagi hari yang sama. Langkah ini bukan hanya menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan infrastruktur di IKN, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Pemanfaatan Bandara IKN pun tak sembarangan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, sebelumnya telah menginformasikan bahwa bandara tersebut akan diuji coba dengan melakukan tes pendaratan menggunakan pesawat RJ85 sebelum digunakan oleh presiden. Hal ini menunjukkan pentingnya keselamatan dan kesiapan infrastruktur yang telah dibangun.

Setelah pendaratan perdana, Presiden Jokowi akan melanjutkan kegiatan operasional dan direncanakan untuk berkantor di IKN hingga tanggal 19 Oktober 2024. Ini merupakan periode penting menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selama masa tugas di IKN, Jokowi tetap berkomitmen untuk melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, memperkuat konektivitas dan interaksi dengan masyarakat di berbagai lapisan.

Dengan mendaratnya Presiden di IKN, tidak hanya menjadi simbol resmi dari pengalihan pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi tonggak awal bagi perkembangan lebih lanjut dari infrastruktur dan layanan publik di wilayah tersebut. Diharapkan, langkah ini akan membawa dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.