KabarIndonesia.id – Kopel Jabodetabek bekerjasama dengan Idea Yogyakarta dan Kemitraan memberikan pemahaman agar generasi muda menghindari menjadi influencer anti money politik atau politik uang.
Edukasi yang diselenggakan dalam bentuk pelatihan anak muda Jakarta ini dilakukan selama tiga hari agar para peserta bisa tahan terhadap politik uang.
Pelatihan ini beralangsung di Jakarta dari tanggal 9 sampai dengan 11 Agustus 2024.
Menurut Koordinator Kopel Jabodetabek, Anwar Razak, musuh utama Pemilukada adalah praktek politik uang. Praktek ini amat berbahaya bagi para pemilih sehingga harus diputus dan dibangun komunitas yang tahan terhadap politik uang.
Dengan pelatihan ini, anak-anak muda akan menjadi aktor aktif yang berpengaruh ke lingkungannya dan tentu dapat menjadi pemutus politik uang, kata Anwar.
Daerah Khusus Jakarta meskipun status ibukotanya sudah tidak ada, namun daerah ini tetap menjadi daerah yang kompetisi politiknya sangat kuat karena masih menjadi sentra aktifitas ibukota, pusat ekonomi dan lain lain.
Jadi politik uang masih akan sangat rawan di Pemilukada Jakarta, tambah Anwar.
Direktur Idea Yogyakarta, Tenti Novari Kurniawati yang hadir juga selama 3 hari dalam pelatihan menyampaikan bahwa praktik politik uang begitu marak dalam Pemilu dan Pilkada sebelumnya dalam banyak model seperti vote buying, mahar politik, politik gentong babi dan lain lain.
Pemilih muda harus kuat menghadapi situasi ini. Bahkan mereka bisa menjadi influencer agar masyarakat menolak politik uang.
Dalam pelatihan ini, kesadaran pada iklim politik yang sehat dan bersih perlu ditanamkan bagi pemilih muda Jakarta. Mereka diharapkan akan aktif dan membuat gerakan bersama menjelang Pilkada Jakarta, jelas Tenti.
Kopel Jabodetabek telah menyatakan penolakan terhadap penggunaan influencer untuk kampanye anti-politik uang.
Mereka berpendapat bahwa pendekatan menggunakan influencer, meskipun efektif dalam menyebarkan pesan di media sosial, tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai koperasi yang mengutamakan keterlibatan langsung masyarakat dan pendekatan yang lebih grassroots.
Kopel Jabodetabek lebih memilih metode sosialisasi yang melibatkan komunitas secara langsung dan mendukung pendidikan politik yang berbasis pada pemahaman mendalam di kalangan masyarakat.
Mereka percaya bahwa perubahan yang diinginkan dapat lebih kuat dan berkelanjutan jika masyarakat terlibat secara langsung dan bukan melalui pendekatan yang dianggap sebagai “kampanye komersial” oleh para influencer.
Pelatihan ini diikuti oleh komunitas muda dari Kommas, Front Perjuangan Pemuda Indonesia, JPPR, JPPI, Pemuda Ebenhaizer, SPRI, Kohati, Koalisi Pemuda Merdeka, Forum Demokrasi Milenial, Mahasiswa STIHP.
Ada juga Komunitas Abraham Samad Speakup, Gusdurian Jakarta dan lain lain yang berlanjut dengan terbentuknya jejaring anak muda Jakarta mengawal Pemilukada Jakarta yang bersih.
Program Influencer Anti Politik Uang
Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (Kopel) Jabodetabek dan Institut Demokrasi dan Analisis Sosial (IDEA) telah bekerja sama dalam sebuah program pelatihan yang dirancang untuk menolak penggunaan influencer dalam kampanye anti-politik uang.
Program ini berfokus pada pengembangan strategi alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai partisipasi masyarakat dan keadilan sosial.
Berikut adalah beberapa poin utama dari program pelatihan ini:
1. Pendekatan Partisipatif:
Alih-alih mengandalkan influencer, program ini mengedepankan pendekatan yang melibatkan langsung warga dan komunitas dalam upaya menolak politik uang. Peserta pelatihan diajari cara membangun kampanye akar rumput yang efektif dan berkelanjutan.
2. Pendidikan Politik:
Salah satu tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahaya politik uang dan dampaknya terhadap demokrasi. Materi pelatihan mencakup sejarah politik uang di Indonesia, kasus-kasus nyata, dan strategi untuk melawan praktik ini.
3. Penggunaan Media Alternatif:
Daripada mengandalkan influencer media sosial, pelatihan ini mendorong peserta untuk menggunakan media komunitas dan saluran komunikasi lokal untuk menyebarkan pesan. Ini termasuk penggunaan pamflet, diskusi kelompok, forum warga, dan kegiatan lainnya yang dapat melibatkan masyarakat secara langsung.
4. Pemberdayaan Masyarakat:
Program ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan perubahan. Peserta pelatihan dibekali dengan keterampilan untuk memimpin inisiatif anti-politik uang di komunitas mereka masing-masing, menciptakan jaringan aktivis lokal, dan mempromosikan integritas pemilu.
5. Pendampingan Berkelanjutan:
Setelah pelatihan, peserta akan terus didampingi oleh Kopel dan IDEA untuk memastikan bahwa kampanye mereka berjalan efektif dan berkelanjutan. Pendampingan ini termasuk bantuan teknis, akses ke sumber daya, dan jaringan dukungan antar komunitas.
Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan gerakan masyarakat yang kuat dalam menolak politik uang, dengan cara yang lebih organik dan berdasarkan partisipasi aktif dari warga, tanpa ketergantungan pada influencer komersial. (*)
