KabarIndonesia.id — Dalam upaya memperkuat sistem peradilan di Indonesia dan meningkatkan kualitas penegakan hukum, Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) telah menginisiasi koordinasi strategis dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan Jaksa Agung. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mengimplementasikan konsep keadilan restoratif yang semakin mendapat perhatian di kalangan penegak hukum dan masyarakat sipil.
Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penegakan hukum yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku tindak pidana dengan korban, serta masyarakat luas. Dalam konteks ini, daripada hanya menjatuhkan hukuman, sistem hukum diajak untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan melibatkan mereka dalam proses rekonsiliasi. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta penyelesaian yang lebih berkeadilan, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sudut pandang sosial.
Koordinasi antara Menkumham, Kapolri, dan Jaksa Agung diharapkan dapat menyusun strategi yang lebih sinergis dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Hal ini sangat penting karena masing-masing lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam sistem peradilan. Keterlibatan kepolisian dalam tahap penyelidikan dan penuntutan oleh kejaksaan merupakan momen krusial di mana pendekatan restoratif dapat diimplemetasikan. Dengan adanya kesepahaman di antara ketiga institusi ini, implementasi keadilan restoratif diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
Dalam beberapa tahun terakhir, konsep keadilan restoratif mulai diterapkan dalam beberapa kasus, termasuk kasus anak dan kasus-kasus tertentu yang dianggap layak untuk diselesaikan tanpa melalui proses pengadilan yang panjang. Keberhasilan pendekatan ini telah membuka peluang bagi berbagai inisiatif baru dalam penanganan perkara, di mana tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan yang lebih holistik.
Melalui inisiatif koordinasi ini, Menkumham berharap dapat mendorong para penyidik dan penuntut umum untuk lebih terbuka terhadap kemungkinan penyelesaian melalui pendekatan restoratif. Ini juga akan menjadi langkah maju menuju pemahaman yang lebih luas tentang hak-hak korban dan pentingnya partisipasi mereka dalam proses hukum.
Sebagai sebuah bangsa yang terus berkembang, pendekatan terhadap keadilan harus senantiasa beradaptasi dengan dinamika sosial yang ada. Keadilan restoratif adalah salah satu cara untuk menjawab tantangan tersebut, dengan harapan bahwa setiap proses hukum tidak hanya berakhir dengan hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan bagi penyembuhan dan perbaikan masyarakat. Dengan koordinasi yang baik antara Menkumham, Kapolri, dan Jaksa Agung, Indonesia dapat melangkah menuju sistem peradilan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.
