KabarIndonesia.id — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis, yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, dijadwalkan untuk mulai dilaksanakan pada awal 2025. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (28/10), ia menjelaskan alasan di balik penundaan pelaksanaan program ini.
Menurut Rahayu, keterlambatan ini disebabkan oleh ketersediaan anggaran yang baru bisa diakses pada tahun 2025. “Jadi itu, sebabnya sangat teknis untuk Makan Bergizi Gratis,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa saat ini, program tersebut masih berada dalam tahap persiapan yang meliputi uji coba dan sosialisasi kepada masyarakat.
Rahayu, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan diintegrasikan dengan visi dan misi pemerintahan yang baru. “Program ini nantinya harus diadaptasi oleh kabinet yang baru terbentuk,” katanya. Penyesuaian ini dianggap penting untuk memastikan keselarasan program dengan kebijakan pemerintah yang lebih luas.
Salah satu aspek krusial dari program ini adalah kebutuhan akan infrastruktur. Rahayu menekankan bahwa program ini memerlukan dukungan signifikan, termasuk sekitar 48 ribu dapur yang harus didirikan di seluruh Indonesia. Infrastruktur ini akan menjadi dasar untuk mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat yang membutuhkan.
Lebih lanjut, Rahayu menjelaskan bahwa program ini tidak akan serta-merta menjangkau 82 juta penerima manfaat sekaligus. “Penerima manfaat akan ditentukan secara bertahap,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada pendekatan bertahap yang akan diambil untuk memastikan keberhasilan implementasi program.
Dengan demikian, ia menekankan pentingnya peningkatan anggaran secara berkelanjutan dalam beberapa tahun ke depan. Rahayu menyatakan bahwa untuk menjaga keberlanjutan program, dukungan finansial yang konsisten akan sangat diperlukan. “Anggaran harus terus ditingkatkan agar program ini dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Rahayu juga memberikan tanggapan positif terhadap perhatian yang diberikan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terhadap isu gizi dalam debat publik. Ia menganggap hal ini sebagai bentuk dukungan bagi program unggulan Prabowo Subianto.
“Ini merupakan konfirmasi bahwa program Makan Bergizi Gratis memang dibutuhkan oleh masyarakat,” tambahnya. Rahayu berharap, siapapun yang terpilih untuk memimpin Jakarta akan mendukung pelaksanaan program ini dengan sebaik-baiknya.
Rahayu juga mengusulkan bahwa jika memungkinkan, anggaran dapat ditingkatkan untuk menambah makanan atau asupan tambahan bagi anak-anak dan ibu hamil di Jakarta. “Kami sangat menyambut baik inisiatif tersebut,” tuturnya, menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa kelompok rentan mendapatkan perhatian yang layak.
Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan dapat mengatasi masalah gizi yang masih menjadi tantangan di Indonesia, terutama di wilayah urban seperti Jakarta. Rahayu percaya bahwa perhatian yang diberikan terhadap isu gizi akan membawa dampak positif bagi kesehatan masyarakat.
Namun, tantangan dalam implementasi program ini cukup besar. Rahayu mengingatkan bahwa alokasi anggaran dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan harus menjadi perhatian utama. “Kita perlu kerja sama dari semua elemen, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk menjamin akses makanan bergizi bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa kerjasama lintas sektor akan sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program. “Partisipasi masyarakat dan dukungan dari organisasi non-pemerintah juga sangat penting,” ujarnya.
Kepedulian terhadap masalah gizi, menurut Rahayu, harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Ia berharap program ini bukan hanya menjadi sekadar janji politik, tetapi benar-benar dapat diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Dengan latar belakang tersebut, Rahayu Saraswati menegaskan bahwa Partai Gerindra akan terus mengawal program ini agar dapat terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah diambil untuk menjamin keberhasilan program ini,” tutupnya.
ANGGARAN MAKAN BERGIZI GRATIS
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Pengumuman ini disampaikan dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 yang berlangsung pada Jumat (16/8) lalu, di mana Sri Mulyani menekankan pentingnya program ini sebagai salah satu prioritas utama bagi pemerintahan mendatang.
“Untuk program prioritas presiden terpilih, makanan bergizi gratis yang Rp71 triliun sudah ada di sini (RAPBN). Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim makanan bergizi gratis yang saat ini terus disempurnakan,” jelasnya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di tengah berbagai tantangan kesehatan yang dihadapi bangsa.
Meskipun anggaran yang ditetapkan dalam RAPBN 2025 tersebut telah menciptakan harapan, Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa angka tersebut masih merupakan gambaran besar. Detail lebih lanjut tentang penggunaan dan alokasi anggaran tersebut akan dirinci dalam rapat antara komisi-komisi di DPR RI dan tim pemerintahan baru.
Menariknya, kementerian yang mendapatkan mandat untuk menyalurkan program ini diserahkan kepada Prabowo Subianto, calon presiden yang diperkirakan akan menduduki posisi kunci dalam pemerintahan baru. Penunjukan ini menimbulkan harapan akan keberhasilan program, mengingat Prabowo memiliki latar belakang yang kuat dalam bidang pangan dan pertanian.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk memastikan semua lapisan masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil, mendapatkan akses ke makanan yang sehat dan bergizi. “Program ini adalah langkah konkret untuk mengatasi masalah gizi yang masih menjadi tantangan di Indonesia,” ungkapnya.
Anggaran sebesar Rp71 triliun ini diharapkan dapat mendukung pembangunan infrastruktur yang diperlukan, termasuk penyediaan dapur umum dan distribusi makanan bergizi ke daerah-daerah terpencil. “Kita ingin memastikan tidak ada yang tertinggal dalam program ini,” tambahnya, menekankan pentingnya pemerataan akses pangan yang berkualitas.
Namun, tantangan besar masih harus dihadapi dalam implementasi program ini. Masyarakat dan pemangku kepentingan berharap agar anggaran ini tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi juga dapat terwujud dalam bentuk bantuan nyata bagi mereka yang membutuhkan.
Rapat yang akan digelar di DPR RI menjadi momen penting untuk menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaan program ini. Di sinilah para legislator dapat memberikan masukan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang signifikan ini.
Selain itu, pengawasan dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat krusial dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Kementerian Keuangan bersama dengan kementerian terkait diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran ini digunakan dengan efisien dan efektif.
Sri Mulyani juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program ini. “Kami ingin masyarakat terlibat dalam proses ini, karena suksesnya program ini juga bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak,” katanya.
Melalui alokasi anggaran ini, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menangani isu gizi di Indonesia. Dengan harapan dan kerja sama semua pihak, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi kesehatan masyarakat.
Di tengah berbagai tantangan yang ada, langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap warganya mendapatkan akses terhadap pangan yang sehat dan bergizi, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.