Moratorium Pemekaran Daerah Berlanjut di 2019

Politik - Terbit 25 01 2019 - 01:55 Moratorium Pemekaran Daerah Berlanjut di 2019
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (Foto: setkab.go.id)

Pemerintah sampai saat ini masih tetap memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Karena itu, pemerintah belum bisa memenuhi aspirasi 314 usulan Daerah Otonomi Baru (DOB). Hingga sekarang masih banyak daerah yang minta dimekarkan dan usulan tersebut memang hak konstitusional daerah.

“Prinsipnya, moratorium bertujuan agar pemekaran sebuah daerah tidak asal dimekarkan. Tapi harus dikaji dan telaah dengan mendalam,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kamis, 24 Januari 2019.

Ia mengingatkan, ersiapan untuk membuat daerah otonomi baru itu memerlukan Rp300 miliar per kabupaten/kota. Usulan pembentukan DOB jangan hanya di lihat dari aspek pembangunan pemerintahannya saja. "Saya tidak mau mengambil resiko sementara kita tunda dulu untuk 314 Daerah Pemekaran Baru (DOB)."

Saat ini, ada 514 kabupaten/kota di Indonesia. Namun, hampir 80 persen itu anggaran Pemerintah Pusat. Apalagi kalau ditambah 314 daerah baru. "Perlu memperhatikan persiapan SDMnya, belum membangun Polda sampai kapolseknya, Kodam atau Kodim sampai bawahnya, pangkalan angkatan dan sebagainya. Ini harus dicermati dengan baik," ujarnya.

Tjahjo menegaskan, memahami argumen perjuangan pemekaran untuk percepatan pembangunan dan layanan publik, namun harus dirasionalisasi dengan kemampuan pembiayaan dan sumber daya manusia yang ada. Pemerintah Pusat, tidak bisa memastikan kapan waktu yang tepat untuk menarik moratorium pemekaran wilayah tersebut. 

Penulis :

Editor :

Terbaru Lainnya
TOPIK TERHANGAT
Terpopuler