Titik Perbatasan RI-Malaysia Masih Banyak Bolong

Kabar Politik - Terbit 29 01 2019 - 06:37 Titik Perbatasan RI-Malaysia Masih Banyak Bolong
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara (Tasbara) Tahun 2019 di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, senin (28/1/2019). (foto: Kemendagri)

Kurangnya pengawasan, pembangunan dan edukasi di wilayah perbatasan dapat dilihat dari tingginya indikasi  peredaran Narkoba, terorisme, dan masuknya barang ilegal yang jika dibiarkan akan menjadi bahaya laten perusak kokohnya NKRI.

Fokus pemerintah membangun wilayah perbatasan bukan hanya sebagai penyetaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan wilayah perbatasan, namun juga meningkatkan keamanan dan pertahanan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mencatat, setidaknya telah ada 187 perbatasan yang telah tersambung menjadi satu selayaknya lagu Dari Sabang Sampai Merauke. 

Namun, Tjahjo menyayangkan masih ada beberapa wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini dan Indonesia-Malaysia yang belum tuntas terkait keputusan bersama tapal batas.

"Perbatasan kita belum selesai dengan Papua Nugini, belum tuntas semuanya dengan Malaysia sepanjang Kalimantan itu hanya ada patok-patok yang tidak jelas," ujarnya.

Ia menegaskan, dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara(PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Wilayah Indonesia yang sangat luas dan kaya tentunya secara geopolitik dan geostrategis, kata ia, menciptakan kerawanan pada wilayah perbatasan sehingga menjadi isu yang sangat mendapatkan perhatian dari Pemerintah.

"Intinya kenapa Bapak Presiden mengoptimalkan ini karena posisi negara kita secara geopolitik dan secara geostrategis ini sangat rawan di perbatasan. Belum lagi Narkoba hampir seluruh wilayah perbatasan ini mengalirnya Narkoba, kemudian berbagai hal-hal yang menyangkut Sembako."

"Khusus perbatasan itu harus bersinergi dengan pusat. Kawasan perbatasan ini nantinya sebagai barometer di tiap-tiap daerah, kuncinya bisa sukses pertumbuhan ekonomi yang baik, tingkat kemiskinannya turun, mata pencaharian juga harus ada", jelas Tjahjo.

Di tahun 2019 BNPP akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah perbatasan untuk  pembangunan 11 (sebelas) daerah perbatasan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasana Penunjang  di Kawasan Perbatasan. 

Kesebelas PLBN yang akan dibangun antara lain PLBN Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang  Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Long Midang/Krayan di  Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Lalu, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang Provinsi NTT, PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT, PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, serta PLBN Sota di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.

Penulis : Abhivandya AR Ramdani

Editor : Abhivandya AR Ramdani

Terbaru Lainnya
TOPIK TERHANGAT
Terpopuler