Tidak Loloskan OSO, Komisioner KPU Diperiksa Polisi

Kabar Politik - Terbit 30 01 2019 - 04:26 Tidak Loloskan OSO, Komisioner KPU Diperiksa Polisi
Ketua KPU RI Arief Budiman saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dan Keamanan Sistem Informasi Pemilu 2019, di Surabaya, Senin (28/1/2019). (Foto: KPU)

Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan salah satu komisioner Pramono Ubaid terkait laporan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO yang tidak diloloskan menjadi calon DPD. 

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengakui jika telah memeriksa dua orang komisioner KPU tersebut. Dua pimpinan KPU itu, diminta klarifikasi atas laporan pelaporan kubu OSO.

Komisioner KPU Pramomo Ubaid menegaskan, dirinya akan taat hukum atas pemeriksaan. Dirinya akan menjawab pertanyaan penyidik sesuai kewenangan dan argumen yang sudah jadi keputusan KPU. 

Paling tidak, ada 20 pertanyaan seputar alasan kenapa KPU mengambil sikap selama ini, kronologisnya bagaimana itu yang ditanyakan. Paling tidak Pramono diperiksa selama sembilan jam.

KPU, tegas ia, telah tahapan pemilihan umum (pemilu) berdasarkan sumber hukum yang selama ini diyakini dan tertinggi, yakni konstitusi dan tidak mengabaikan putusan PTUN dan Mahkamah Agung (MA).

KPU telah dua kali meminta OSO mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Hanura untuk pencalonan anggota DPD RI pada Desember 2018 dan Januari 2019.

Hal sama juga terjadi pada Arief Budiman sebagai Ketua KPU juga menjalani pemeriksaan selama tujuh jam dengan 20 pertanyaan. "Itu bagian dari kita menjalankan keputusan MA, PTUN dan putusan Bawaslu," katanya.

Herman Kadir sebagai pengacara OSO melaporkan Ketua KPU Arief Budiman dan komisioner lainnya yaitu Hasyim Asyari, Ilham Saputra dan Pramono Ubaid ke Polda Metro Jaya, Rabu, 16 Januari 2019.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: TBL/334/1/2019/PMJ/Dit.Reskrimum, tim kuasa hukum OSO menuduh para komisioner KPU melanggar Pasal 421 KUHP juncto Pasal 216 ayat (1) terkait tidak melaksanakan perintah undang-undang atau putusan PTUN.

KPU tidak meloloskan OSO dalam pencalonan anggota legislatif Dewan Pimpinan Daerah (DPD RI), padahal Wakil Ketua MPR RI itu telah memenangkan gugatan di PTUN dan Bawaslu. KPU menolak pencalonan OSO karena Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pengurus partai politik maju sebagai calon anggota DPD RI.
 

Penulis : Abhivandya AR Ramdani

Editor : Abhivandya AR Ramdani

Terbaru Lainnya
TOPIK TERHANGAT
Terpopuler