Upaya Pemidanaan KPU Oleh OSO Ganggu Pemilu

Kabar Politik - Terbit 30 01 2019 - 06:28 Upaya Pemidanaan KPU Oleh OSO Ganggu Pemilu
Oesman Sapta Odang (Foto: Hanura)

Upaya pemidanaan anggota KPU oleh Ketua Umum Partai Hanura sekaligus Caleg DPD Oesman Sapta Odang (OSO) berpotensi membuat penyelenggaraan Pemilu 2019 terganggu. 

"Saya khawatir pemilu kita akan berantakan dimana penyelenggara bukan hanya ditarik-tarik tapi akan dijebloskan," kata Pemerhati pemilu dari Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Rabu, 30 Januari 2018.

Ia mengatakan, upaya pemidanaan anggota KPU RI menciptakan situasi yang mengganggu suasana dan perjalanan menuju agenda Pemilu Serentak 17 April 2019. Penegak hukum harusnya, melindungi penyelenggara pemilu yang sedang menjalankan perintah konstitusi. 

"Pemilu kita harus dilaksanakan dengan adil. Keadilan itu juga termasuk kepada para pesertanya. Sehingga tidak bisa dikhususkan kepada salah satu calon saja," katanya.

KPU menolak pencalonan OSO karena Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pengurus partai politik maju sebagai calon anggota DPD RI. Dua orang komisioner KPU sudah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya lebih dari 5 jam dengan 20 pertanyaan seputar kronologi ditolaknya pencalonan OSO jadi Caleg DPD.

Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang melalui kuasa hukumnya Herman Kadir melaporkan Ketua KPU RI Arief Budiman dan komisioner KPU RI lainnya ke Polda Metro Jaya, Rabu, 16 Januari 2019.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: TBL/334/1/2019/PMJ/Dit.Reskrimum, OSO menuduh para komisioner KPU melanggar Pasal 421 KUHP juncto Pasal 216 ayat (1) terkait tidak melaksanakan perintah undang-undang atau putusan PTUN.

KPU tidak memasukkan OSO dalam daftar calon tetap anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD RI), meskipun Wakil Ketua MPR RI itu telah memenangkan gugatan di PTUN dan Bawaslu.
 

Penulis : Abhivandya AR Ramdani

Editor : Abhivandya AR Ramdani

Terbaru Lainnya
TOPIK TERHANGAT
Terpopuler