Alasan PNS Koruptor Belum Dipecat

Hukum - Terbit 04 02 2019 - 04:20 Alasan PNS Koruptor Belum Dipecat
Pegawai Negeri Sipil (Foto: Setkab.go.id)

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengakui penerbitan keputusan pemecatan atau pemberian Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) dan telah berkekuatan Hukum Tetap (BHT) menemui sejumlah kendala.

Beberapa kendala di antaranya data administrasi belum diterima secara lengkap oleh sejumlah PPK sehingga PPK ragu-ragu dalam menentukan tindakan, adanya masalah teknis, dan tidak memberi sanksi PTDH karena alasan kemanusiaan.

Ia mengatakan, pihaknya akan membantu terutama dalam memberikan data-data yang dapat mempercepat PPK memroses pemberian sanksi kepada PNS pelaku Tipikor BHT. Karena apabila PPK tidak menindaklanjuti sesuai regulasi, PPK tidak hanya melakukan mal administrasi namun juga berakibat pada tindak pidana yang dianggap merugikan negara.

“Kepada PPK harap segera melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku dan mengidentifikasi PNS Tipikor BHT untuk ditindak lanjuti dengan penerbitan SK PTDH,” katanya.

Ia menegaskan, mengenai PNS Tipikor BHT yang belum diberhentikan, tidak ada batas waktu bagi PPK menerbitkan Surat Keputusan (SK) PTDH. Namun demikian, Kepala BKN itu mengingatkan, PPK harus memberikan sanksi secepatnya kepada PNS Tipikor BHT sesuai dengan regulasi.

“Hal tersebut akan dituangkan dalam surat edaran untuk menindaklanjuti sisa PNS Tipikor BHT yang belum diberikan SK PTDH,” ujarnya. 

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, PPK diminta agar mempercepat proses pemberhentian kepada PNS Tipikor sesuai regulasi karena merugikan negara, setelah pihaknya menerbitkan surat edaran.

“Ketentuan selanjutnya akan dituangkan bisa dalam bentuk surat edaran bersama antara Kepala BKN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB, atau berupa surat edaran Menteri Dalam Negeri untuk Kepala Daerah dan surat edaran Menteri PANRB untuk Instansi Pusat.”

Berdasarkan data BKN per tanggal 29 Januari 2019 tercatat dari total 2.357 PNS Tipikor BHT, sebanyak 20 atau 478 PNS persen sudah dijatuhi sanksi PTDH, dengan rincian 49 PNS Kementerian/Lembaga (K/L), dan 429 PNS daerah

Penulis :

Editor :

Terbaru Lainnya
TOPIK TERHANGAT
Terpopuler