DPP Forsosmas Dukung Kebijakan Pendidikan Gubernur Jatim

Sponsor Pendidikan - Terbit 03 03 2019 - 11:42 DPP Forsosmas Dukung Kebijakan Pendidikan Gubernur Jatim
Pengelolaan SMA dan SMK dikembalikan tetap menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Hal tersebut menjadi kesimpulan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi nomor perkara 31/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh sejumlah warga Surabaya, Jawa Timur.

KabarIndonesia.ID --- Pengelolaan SMA dan SMK dikembalikan tetap menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Hal tersebut menjadi kesimpulan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi nomor perkara 31/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh sejumlah warga Surabaya, Jawa Timur.

Bahkan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, juga telah memberikan pendapatnya didepan Hakim MK, namun putusan uji materi tersebut ditolak MK."Saya kira persoalan pengelolaan SMA/SMK clear, dan Walikota Surabaya tidak boleh memaksakan kehendak untuk diberikan kewenangan mengelola SMA dan SMK dari Gubernur Jatim.

Pasal 15 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyiratkan bahwa kewenangan pengelolaan SMK dan 
SMA ada pada pemerintah provinsi. Jadi ini sudah clear," tegas Direktur Eksekutif DPP Forum Pemerhati Sosial dan Kemasyarakatan, MS Baso DN.

Menurut Baso, isu pengalihan pengelolaan kembali SMA/SMK ke pemkot/pemkab dipicu banyak pandangan di masing-masing daerah, di antaranya terkait aset dan tanggung jawab pendanaan. Ada beberapa kota yang merasa rugi karena tidak bisa mendanai SMA/SMK.

Pemkot/pemkab tersebut khawatir kualitas SMA/SMK menurun. Namun banyak juga pemerintah daerah yang senang pengelolaan SMA/SMK diambil alih pemerintah provinsi karena anggaran di pemerintah daerah itu terbatas dan tidak berkurang.

Jadi, tidak seragam, tidak semua kota/kabupaten ingin mengambil alih kembali."Saya kira langkah yang paling tepat yang dilakukan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa untuk memberikan skala prioritas terhadap pendidikan di Jawa Timur, terutama menggelontorkan anggaran untuk pendidikan gratis bagi siswa SMA dan SMK.

Kebijakan tersebut adalah bukti keberpihakan Gubernur baru saat ini pada sektor pencerdasan kehidupan bangsa. Sampai saat ini kewenangan pengelolaan SMA/SMK masih dipegang pemerintah provinsi, dan bila pemerintah kota dan kabupaten, khususnya Walikota Surabaya  ingin mengelola kembali SMA dan SMK harus melakukan uji materi terhadap undang undang undang itu atau ada landasan hukum yang mengatur hal tersebut, jadi tidak boleh serta merta mendesak Gubernur Jatim untuk memberikan kewenangan atau pelimpahan kewenangan kepada Walikota untuk mengelola SMA dan SMK," jelas Baso

Penulis : Redaksi

Editor : Redaksi

Terbaru Lainnya
TOPIK TERHANGAT
Terpopuler