Bersama Menteri Bappenas, KAHMI Diskusikan Strategi Ekonomi di Tengah Corona

Jakarta – Talkshow KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) bekerjasama dengan Suropati Syndicate menghasilkan beberapa strategi untuk menghadapi pandemi Covid-19. Diskusi yang digelar secara virtual ini menghadirkan beberapa pembicara yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, anggota DPD RI periode 2004-2009, M. Ichsan Loulembah, Ketua Ekonomi dan Keuangan MN KAHMI Arief Budimanta, dan Jurnalis Senior Barly Haliem. Talkshow ini dilaksanakan Minggu (11/5/2020) malam.

Pada talkshow yang mengangkat tema “Pengelolaan Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19” ini, hadir pula Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika, Rektor IPB Arif Satria, pendiri Suropati Syndicate Arief Rosyid, Direktur Suropati Sydicate M. Shujahri selaku host dan tokoh-tokoh dari Majelis Nasional KAHMI lainnya.

Suharso Monoarfa yang membuka diskusi memberikan paparannnya kepada sekitar 115 peserta yang bergabung dalam zoom meeting tersebut. Ia menyebutkan bahwa pemerintah telah melakukan beberapa hal demi menghadapi pandemi ini. Salah satunya ialah bantuan social ekonomi terhadap masyarakat terdampak serta rencana untuk mereformasi dan memperbaiki tata kelola sistem kesehatan nasional.

“Saat ini kita punya dua instrumen perlindungan sosial yang sifatnya permanen pertama program PKH dan kedua bantuan sembako. PKH itu kelompok sasarannya sebanyak 8,9 juta jiwa dan kini dibulatkan menjadi 10 juta orang menyasar kelompok miskin. Kedua program bantuan sembako dengan kelompok sasaran sekitar 15,2 juta dengan bantuan dana 150 ribu per bulan. Namun, dengan adanya covid ini penerima dinaikkan menjadi 20 juta jiwa dengan jumlah dananya 250 ribu lalu, begitupun dengan orang-orang yang kehilangan pekerjaan ada kartu Prakerja, program bantuan presiden dan lain-lain,” jelasnya.

Sementara terkait Reformasi Kesehatan Nasional, pemerintah kata Suharso telah menyiapkan rencana reformasi di beberapa sector demi memperbaiki tatanan kesehatan nasional termasuk pada deteksi dini penyakit-penyakit berbahaya.

“Kita perlu penguatan health security atau keamanan kesehatan. Keamanan kesehatan bertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah penyakit-penyakit berbahaya caranya dengan menghadirkan alat respons cepat dan juga mendirikan laboratorium penelitian,” ujarnya.

Barly Haliem sebagai penanggap mengatakan krisis yang terjadi akibat covid-19 sekarang amat berbeda dengan krisis ekonomi tahun 1998 dan 2008 lalu. Menurutnya dana yang dipersiapkan pemerintah untuk pemulihan ekonomi mungkin saja tidak akan cukup.

“Krisis yang terjadi sekarang ini akibat Covid-19 sangat berbeda dengan karakter krisis ekonomi yang sudah-sudah, krisis yang terjadi sekarang ini tingkat ketidakpastian dan ketidakprediksian-nya sangat berbeda. Jadi waktu krisis keuangan lebih jelas akar persoalannya kemudian lebih bisa diperkirakan kapan waktu penyelesaiannya dan bisa dikelola. Saya tidak yakin apakah dengan modal Rp.450 triliun pemerintah ini sudah cukup menyelesaikan (masalah pandemi). Tidak bisa sesederhana itu,” jelasnya.

Barly Haliem yang merupakan jurnalis ekonomi pun meminta pemerintah tidak hanya fokus pada masyarakat kelas bawah. Melainkan turut menopang masyarakat kelas menengah ke atas untuk bisa bertahan sehingga dapat membantu pemerintah memulihkan ekonomi secepatnya.

“Saya coba mencermati dari tren pergerakan simpanan atau dana pihak ketiga yang ada di LPS, tabungan masyarakat yang nilai simpanannya 100 juta ke atas dalam tiga bulan terakhir drop-nya luar biasa sekitar 3,6 persen. Ini adalah gejala bahwa orang mulai kehabisan uang. Tidak kalah pentingnya juga, kenapa pemerintah tidak memberi stimulus untuk kalangan menengah ke atas, stimulusnya tentu berbeda dengan apa yang diberikan kepada kelompok bawah, jadi bisa berupa pajak atau apa yah. Posisi orang menengah ke atas ini menjadi krusial karena mereka memiliki kemampuan untuk berinvestasi, menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi orang orang sekitarnya. Mereka inilah yang harus dipacu juga dengan instrumen fiskal supaya mereka juga terlibat dalam penanganan Covid-19,” jelasnya.

Sementara itu Ichan Loulembah yang memiliki pengalaman sebagai senator mengatakan pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi melawan pandemi ini. Jangan lagi ada komunikasi yang kurang berjalan antar keduanya.

“Apa yang disebut kearifan negeri ini sebagai gotong royong harus dilihat sebagai desentralisme. Daerah harusnya diberi ruang untuk berkreasi agar mereka punya kebijakan kebijakan yang spesifik karena semua daerah tidak sama, ada daerah yang bisa menyelesaikan 50 persen masalahnya, ada yang 30 persen, dan mungkin ada yang lebih 50 persen,” ujarnya.

Ia pun menyarankan pemerintah daerah tetap diberi keleluasaan namun tetap bergerak bersama di bawah komando pemerintah pusat sebagai dirigen-nya.

“Kedua terkait dengan desentralisme pemerintah pusat atau negara bersama masyarakat saya belum melihat pemerintah menjadi dirigen dari sebuah perang total melawan wabah yang tidak keliatan, kalau kita hadapi musuh keliatan pasti cepat ada presedennya. Kita punya preseden jika misalnya bahu membahu melawan penjajah, tapi kali ini tidak ada presedennya namun sekali lagi dengan semangat gotong royong ini pemerintah bisa mengajak seluruh komponen masyarakat baik itu sipil maupun swasta dan kelompok keagamaan, untuk bahu membahu menghadapi perang yang memang tidak terlihat dan jauh lebih sulit. Mungkin saja instrumen masyarakat sudah bekerja tapi tidak bersatu padu karena tidak dalam satu orkestra yang sama yang dikendalikan oleh dirigen bernama negara,” pungkasnya.

Fokus di Sektor Riil

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Ahmad Erani mengatakan, selain kesehatan, pemerintah harus benar-benar memperhatikan penanganan ekonomi di sector riil agar masyarakat kecil bisa terselamatkan.

Menurutnya sector riil yang menghadapi masalah paling serius. Terdapat sekitar 150 juta rakyat Indonesia yang bergantung pada sector tersebut.

“Pada sektor sektor riil ini ada persoalan yang sangat serius karena dalam banyak hal masyarakat rentan yang banyak dibahas (diskusi talkshow), terkait dengan isu ini. Jadi ada sekitar 25 Juta penduduk yang betul-betul berada di bawah garis kemiskinan ada sekitar 100 juta yang di atas garis kemiskinan yang rentan. Ada 7 juta yang pengangguran terbuka ada 8 juta yang setengah menganggur dan ada 28 juta yang tergolong pekerja paruh waktu. Secara keseluruhan ada 150 juta rakyat dan sebagian dari itu sekarang terganggu ekonominya dalam tingkat yang amat parah untuk sebagian besar karena ada PHK, sektor informal tutup dan seterusnya,” ujarnya.

Menurut Erani Jalur pemulihan ekonomi untuk sector riil ini akan lebih sulit dan memerlukan waktu yang sangat lama. Jika dibiarkan dan bahkan jika pandemi ini tidak mereda hingga di akhir tahun, ia memprediksi situasi ekonomi akan kembali seperti di tahun 2010 lalu.

“Kemungkinan kita akan kembali situasi 10 tahun yang lalu di mana angka kemiskinan bisa sampai menembus angka 12 sampai 12,5 persen dengan angka pengangguran mungkin akan bisa naik lagi pada level 7%,” ujarnya.

Meski demikian Erani optimis, jika pemerintah mampu mengelola keseluruhan makro ekonomi dan beberapa sector yang bisa menjadi solusi untuk pemulihan ekonomi secara cepat. Maka kondisi ekonomi Indonesia bisa segera pulih dan tidak terlalu “jatuh” seperti negara lain.

“Saya yakin dalam beberapa hal kita diuntungkan karena struktur ekonomi kita tidak banyak tergantung dari luar negeri Karena 56% ditopang oleh konsumsi rumah tangga Kemudian 32% oleh investasi itu bagian dari yang membuat ekonomi kita itu dalam beberapa hal mengenai ketahanan lebih baik dibandingkan negara lain seperti Malaysia, Thailand atau bahkan Singapura,” jelasnya.

Sementara itu Rektor IPB, Arif Satria mengungkapkan point penting dan mendesak sekarang di bidang pangan ialah soal penanganan distribusi logistik. Menurutnya di masa panen bulan Mei-Juni dengan adanya PSBB, social distancing mengakibatkan problem distribusi yang sangat serius.

“Dampak yang terjadi ini bukan soal surplus makan sampai Juni tapi kesiapan kita memproduksi pangan paska bulan Agustus. Apabila kita bisa mengantisipasi problem di tingkat desa di bulan ini, maka relatif lebih mudah mengantisipasi produksi pangan pada bulan Agustus nanti. Sebab diprediksi sampai Juni dan agustus delapan komoditi masih aman meskipun problemnya defisit antar provinsi karena pak Jokowi sampaikan ada provinsi surplus ada yang defisit ini pemerataan distibusi menjadi krusial sekali sekarang untuk diseleseaikan,” jelasnya.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

Penulis

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Terkait

Terbaru

Kabar Video