KABARINDONESIA.ID -- Pemerintah masih harus mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir 2026 untuk memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyebut penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 telah mencapai Rp1.796,8 triliun, tetapi kebutuhan pendanaan belanja negara masih cukup besar menjelang penutupan tahun anggaran.
Suahasil mengatakan, pemerintah terus mengoptimalkan penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk memastikan berbagai kebutuhan belanja negara dapat terpenuhi.
Berdasarkan pemaparan Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga Oktober 2026 tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut mencerminkan peningkatan penerimaan seiring aktivitas ekonomi yang terus berlangsung.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk mengumpulkan sisa penerimaan dalam waktu yang relatif singkat.
"Penerimaan pajak kiri atas telah terkumpul 1796,8 triliun. Hampir triliun telah dikumpulkan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan R.800 triliun dan masih ada 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak," ujar Suahasil dalam pemaparannya mengenai perkembangan APBN 2026, dikutip Sabtu (14/11/2026).
Suahasil menegaskan, penerimaan pajak memiliki peran penting untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan pelayanan publik.
Karena itu, ia meminta dukungan masyarakat agar upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
"514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga," tegasnya.
Pemerintah Masih Harus Kumpulkan Rp590,1 Triliun
Selain penerimaan pajak, Kementerian Keuangan mencatat kebutuhan penerimaan negara yang harus dihimpun hingga akhir tahun mencapai Rp590,1 triliun.
Angka tersebut mencakup penerimaan perpajakan, termasuk kepabeanan dan cukai, serta PNBP yang masih perlu dikumpulkan selama November dan Desember.
Suahasil menjelaskan bahwa angka Rp590,1 triliun merupakan perincian dari perkiraan kebutuhan penerimaan sekitar Rp600 triliun yang sebelumnya telah disampaikan pemerintah.
"Untuk sisa NovemberDesember ee teman-teman seluruh teman-teman penerimaan pajak kepabeanan cukai dan PNBP masih harus mengumpulkan 590,1 triliun. beberapa hari yang lalu saya katakan 600 triliun ini angkanya waktu itu saya bulatkan ke angka 600 termasuk pajak di dalamnya adalah Rp514 triliun apa namanya ee presisinya di angka itu," jelasnya.
Dengan kebutuhan penerimaan tersebut, pemerintah harus memastikan seluruh instrumen pengumpulan pendapatan negara bekerja optimal hingga akhir Desember.
Suahasil menyampaikan bahwa realisasi sejumlah komponen penerimaan negara hingga Oktober telah mencapai kisaran 76 hingga 79 persen dari target APBN.
Capaian tersebut memberikan gambaran mengenai kemajuan penerimaan dalam sepuluh bulan pertama, sekaligus menunjukkan besarnya penerimaan yang masih harus dihimpun pada akhir tahun.
"Dengan kinerja penerimaan sampai dengan Oktober yang seperti ini sudah sekitar 76 sampai 79% dari target. Maka kita lihat ee pencapaian target akhir tahun moga-moga bisa kita penuhi," ujarnya.
Selain dari sektor perpajakan, pemerintah juga mengandalkan kontribusi penerimaan negara bukan pajak.
Dalam pemaparannya, Suahasil menyinggung sejumlah sumber PNBP, termasuk hasil penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia.
Kedua komponen tersebut menjadi bagian dari penerimaan negara yang turut mendukung kinerja APBN sepanjang 2026.
Berdasarkan data realisasi APBN per Oktober, pendapatan negara secara keseluruhan telah mencapai Rp2.618 triliun atau sekitar 83 persen dari target APBN. Angka tersebut mencakup penerimaan perpajakan, PNBP, serta penerimaan hibah.
Belanja Negara Capai Rp2.997,2 Triliun
Di tengah upaya mengejar penerimaan, pemerintah mencatat realisasi belanja negara hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp2.997,2 triliun.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 78 persen dari alokasi APBN dan mengalami pertumbuhan 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Suahasil menjelaskan bahwa belanja negara mencakup pengeluaran kementerian dan lembaga, belanja non-kementerian/lembaga, serta transfer ke daerah.
"Untuk belanja negara sudah direalisasikan 2.997,2 triliun. 78% dari APBN tumbuh 15,6% dibandingkan tahun lalu," katanya.
Dari total realisasi tersebut, belanja kementerian dan lembaga mencapai sekitar Rp1.239 triliun, sementara belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp1.104,5 triliun.
Adapun transfer ke daerah tercatat sebesar Rp653,6 triliun atau telah mencapai 94,3 persen dari target awal sebesar Rp693 triliun.
Suahasil mengungkapkan bahwa pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap target transfer ke daerah.
Menurutnya, alokasi yang sebelumnya ditetapkan sekitar Rp693 triliun telah ditingkatkan menjadi sekitar Rp720 triliun.
"Tapi nanti saya akan tunjukkan di satu slide bahwa 693 sebagai target transfer itu telah kita tambah menuju sekitar 720 triliun," ungkapnya.
Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari perkembangan pengelolaan belanja negara yang dipaparkan pemerintah menjelang akhir tahun anggaran.
Sementara itu, komposisi realisasi belanja pemerintah pusat berdasarkan data APBN Oktober menunjukkan belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp1.239,1 triliun serta belanja non-kementerian/lembaga Rp1.104,5 triliun.
Belanja Rp945,2 Triliun Dikebut dalam Dua Bulan
Kementerian Keuangan juga mencatat masih terdapat rencana belanja negara sebesar Rp945,2 triliun yang akan direalisasikan selama November dan Desember 2026.
Besarnya anggaran yang harus dibelanjakan dalam dua bulan terakhir membuat pemerintah meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan program prioritas.
Suahasil menekankan bahwa percepatan tersebut diperlukan agar manfaat belanja pemerintah dapat segera dirasakan masyarakat.
"Ini sekaligus kesempatan kami untuk menyampaikan kepada seluruh yang menggunakan belanja APBN, kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Belanja prioritas agar dituntaskan, dipercepat agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat," ujarnya.
Menurut Suahasil, percepatan realisasi belanja menjadi salah satu perhatian pemerintah menjelang berakhirnya tahun anggaran.
Ia meminta setiap instansi memastikan program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal dan tidak tertunda tanpa alasan yang jelas.
Namun, Suahasil mengingatkan bahwa percepatan penyerapan anggaran tidak boleh mengabaikan prinsip efisiensi.
Pemerintah, kata dia, tidak menginginkan besarnya anggaran yang tersedia justru mendorong pengeluaran tanpa mempertimbangkan manfaatnya.
"Namun tetap dengan menjaga efisiensi. Bukan berarti 945 triliun kemudian dibagi-bagikan begitu saja," tegasnya.
Suahasil menekankan bahwa anggaran negara merupakan uang rakyat yang harus dipergunakan secara bertanggung jawab.
Karena itu, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta memperhatikan kualitas belanja, bukan hanya mengejar besarnya dana yang terserap.
"Kita ingin memastikan bahwa uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat, namun efisiensinya juga tetap tetap muncul," lanjutnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh instansi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara percepatan pelaksanaan program dan efektivitas penggunaan anggaran.
Dengan sisa waktu dua bulan, pemerintah menghadapi kebutuhan untuk menyelesaikan belanja prioritas sekaligus mempertahankan disiplin pengelolaan keuangan negara.
Defisit APBN Rp379,3 Triliun, Pemerintah Jaga di Bawah 3 Persen
Selain penerimaan dan belanja, Suahasil memaparkan posisi defisit APBN hingga 31 Oktober 2026.
Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran mencapai Rp379,3 triliun atau setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp595,2 triliun dari target awal sebesar Rp689 triliun.
"Defisit di 31 Oktober adalah 379,3 triliun dan ini merupakan 1,47% terhadap produk domestik bruto dengan pembiayaan anggaran telah kita realisasikan 595,2 triliun dari target 689 triliun di APBN asli," jelasnya.
Suahasil mengatakan, pemerintah telah melakukan penyesuaian proyeksi defisit dalam laporan semester.
Defisit yang semula ditetapkan sebesar 2,68 persen terhadap PDB dalam APBN awal kemudian diproyeksikan meningkat menjadi 2,85 persen.
Meski mengalami penyesuaian, pemerintah berkomitmen menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah batas 3 persen terhadap PDB.
"Namun di dalam laporan semester kita telah meningkatkan ee defisit ini menjadi 2,85% dari PDB dan kita akan terus menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto," tegasnya.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan program pembangunan dan kesinambungan fiskal.
Dengan posisi defisit sebesar 1,47 persen hingga Oktober, pemerintah masih harus mengelola perkembangan penerimaan dan belanja pada dua bulan terakhir untuk memastikan defisit akhir tahun tetap terkendali.
Besarnya kebutuhan belanja November dan Desember menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan defisit.
Di sisi lain, keberhasilan pemerintah mengejar sisa penerimaan pajak dan pendapatan negara lainnya juga akan memengaruhi posisi fiskal pada penutupan tahun anggaran.
Penerimaan Pajak Tumbuh Seiring Aktivitas Ekonomi
Suahasil turut memaparkan perkembangan beberapa komponen utama penerimaan pajak yang menopang pendapatan negara.
Komponen tersebut antara lain Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Ia menyebut penerimaan pajak mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Berdasarkan data APBN Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun atau tumbuh 23,2 persen secara tahunan.
Pertumbuhan tersebut menunjukkan peningkatan penerimaan dari berbagai aktivitas ekonomi yang menjadi objek perpajakan.
Suahasil menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya menjaga kinerja penerimaan hingga akhir tahun.
Langkah tersebut diperlukan mengingat sisa kebutuhan pajak sebesar Rp514 triliun masih harus dikumpulkan untuk mendukung pembiayaan belanja negara.
Dengan kebutuhan penerimaan negara secara keseluruhan mencapai Rp590,1 triliun dan rencana belanja sebesar Rp945,2 triliun pada November–Desember, pemerintah menghadapi dua pekerjaan besar secara bersamaan.
Di satu sisi, Kementerian Keuangan harus mengoptimalkan penerimaan agar target pendapatan dapat tercapai. Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara cepat, tepat, dan efisien.
Suahasil berharap seluruh unsur pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dapat mendukung upaya tersebut.
Pemerintah menargetkan kinerja penerimaan dan belanja pada sisa tahun anggaran dapat berjalan beriringan, sehingga kebutuhan pembiayaan program prioritas tetap terpenuhi tanpa melampaui batas defisit yang telah ditetapkan.
