Menkumham Sederhanakan Proses Pendirian Badan Usaha Perseorangan

KabarIndonesia.id–Kementerian Hukum dan HAM akan menyederhanakan business process pendirian badan usaha dan beri legalitas Perusahaan Perseorangan (PP) untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menjelaskan, kebijakan ini juga mendorong Ease of Doing Business (EoDB), atau kemudahan berusaha.

“Sehingga dapat memberikan iklim usaha yang ramah (business friendly) bagi investor dan masyarakat,” kata Yasonna dalam keterangan yang diterima, Jumat (22/11).

menurutnya, ada beberapa langkah penyederhanaan business process pengesahan badan usaha, antara lain:

a. Membuat fasilitas online pendirian badan usaha yang dapat selesai dalam waktu 7 (tujuh) menit;

b. Menggabungkan pemesanan nama dan pengesahan dalam 1 (satu) step;
c. Menerapkan e-billing, dan tidak lagi memberikan fasilitas pelayanan pembelian voucher secara manual.

d. Pengumunan Perusahaan dilakukan dalam AHU Online, sehingga memangkas biaya penerbitan.

Yasonna menjelaskan, pendaftaran Usaha Mikro dan Kecil dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Perseorangan (PP), dengan ketentuan:

a. Skema pendirian berbentuk pendaftaran;
b. Pendiri dapat menyusun sendiri akta pendiriannya;
c. Perusahaan Perseorangan dapat didirikan oleh 1 (satu) orang;
d. Tidak ada ketentuan modal minimum;
e. Pemesanan nama dan pengesahan dilakukan dalam 1 (satu) tahap;
f. Permohonan pendaftaran dapat dilakukan sendiri oleh pemohon;
g. Kewenangan terbatas dengan pemisahan tanggung jawab harta kekayaan antara harta usaha dan harta pribadi;

h. Tidak dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), atau nol
PNBP;
i. Usulan pembentukan NPWP dibuat dalam sistem AHU Online;
j. Pengumunan Perusahaan dilakukan secara online;
k. Menghilangkan ketentuan tentang penggunaan stempel perusahaan.

Baca: Menkumham Yasonna Sarankan Anaknya Tidak Penuhi Panggilan KPK Karena Belum Terima Surat Panggilan

Menurtnya, pemanfaatan kemudahan dan kebijakan nol-biaya ini akan memacu segenap UMK untuk melakukan pendaftaran usaha, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi UMK dalam memulai dan mengembangkan usaha guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

“Kebijakan strategis Kemenkumham tersebut, yang diharapkan akan meningkatkan peringkat Ease of Doing Business Indonesia, selanjutnya akan dituangkan dalam Omnibus Law,” kata Yasonna.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

Penulis

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Terkait

10 Koleksi Kendaraan Peninggalan Kobe Bryant

KabarIndonesia.id — Kobe Bryant seorang legenda basket Amerika Serikat yang meninggal tragis dalam kecelakaan helikopter di Calabasas, California, Amerika Serikat, Senin 27 Januari 2020 dini

Pemerintah Upayakan Perlindungan bagi WNI di Wuhan

KabarIndonesia.id — Pemerintah berupaya keras untuk memberikan perlindungan dan mencukupi kebutuhan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini masih berada di Wuhan, Tiongkok. Presiden

Terbaru

10 Koleksi Kendaraan Peninggalan Kobe Bryant

KabarIndonesia.id — Kobe Bryant seorang legenda basket Amerika Serikat yang meninggal tragis dalam kecelakaan helikopter di Calabasas, California, Amerika Serikat, Senin 27 Januari 2020 dini

Pemerintah Upayakan Perlindungan bagi WNI di Wuhan

KabarIndonesia.id — Pemerintah berupaya keras untuk memberikan perlindungan dan mencukupi kebutuhan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini masih berada di Wuhan, Tiongkok. Presiden

Kabar Video