KABARINDONESIA.ID -- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Massa aksi mendesak pemerintah mengevaluasi hingga mencabut Surat Keputusan (SK) penetapan Kawasan Pabean baru milik PT Prima Dermaga Perkasa (PDP). Mereka menilai penerbitan keputusan tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Selain mempersoalkan aspek legalitas, aliansi juga mengkhawatirkan penetapan kawasan pabean baru tersebut dapat memicu konflik horizontal apabila persoalan yang mereka sampaikan tidak segera ditangani pemerintah.
Salah satu hal yang disoroti adalah jarak antara Kawasan Pabean PT PDP dengan Kawasan Pabean PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB) yang disebut hanya sekitar 1,8 kilometer.
Aliansi meminta pemerintah memeriksa kembali dasar hukum, prosedur penerbitan keputusan, serta kesesuaian batas wilayah kedua kawasan pabean tersebut.
Soroti Jarak Dua Kawasan Pabean
Dalam aksi tersebut, Aliansi Rakyat Kaltim Menggugat menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kementerian Perhubungan.
Tuntutan pertama berkaitan dengan keberatan terhadap penetapan Kawasan Pabean PT Prima Dermaga Perkasa yang lokasinya disebut berdekatan dengan Kawasan Pabean PT Pelabuhan Tiga Bersaudara.
Menurut aliansi, jarak sekitar 1,8 kilometer antara kedua kawasan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menilai kebutuhan dan pertimbangan teknis penerbitan keputusan.
Mereka meminta Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dasar hukum, kebutuhan, prosedur, serta pertimbangan teknis penetapan Kawasan Pabean PT PDP.
Aliansi juga mendesak pemerintah melakukan pemeriksaan lapangan dan verifikasi koordinat kedua kawasan pabean, termasuk meneliti batas wilayah konsesi PT PTB.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa penetapan kawasan pabean baru telah memenuhi persyaratan hukum dan tidak menimbulkan persoalan terkait wilayah operasional.
Selain itu, massa aksi meminta pemerintah membuka akses terhadap dokumen dan pertimbangan yang menjadi dasar penerbitan keputusan penetapan Kawasan Pabean PT PDP.
Permintaan tersebut disampaikan dengan mengacu pada prinsip keterbukaan informasi publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Minta Kemenhub Evaluasi Persetujuan Terminal Khusus
Tidak hanya menyasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, aliansi juga meminta Kementerian Perhubungan mengevaluasi persetujuan Terminal Khusus PT PDP untuk sementara melayani kepentingan umum.
Evaluasi tersebut diminta mencakup kesesuaian fungsi terminal, kebutuhan pelayanan, serta pemenuhan persyaratan teknis kepelabuhanan.
Aliansi menilai aspek tersebut perlu diperiksa untuk memastikan persetujuan yang diberikan pemerintah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selama proses evaluasi berlangsung, massa aksi meminta pemerintah mempertimbangkan penundaan pelaksanaan keputusan yang dipersoalkan apabila terdapat dasar hukum dan persyaratan yang memungkinkan langkah tersebut.
Mereka juga mendesak pencabutan atau pembatalan keputusan penetapan Kawasan Pabean PT PDP apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya cacat kewenangan, prosedur, substansi, maupun ketidakpatuhan terhadap persyaratan hukum.
Tuntutan serupa disampaikan terhadap persetujuan Terminal Khusus PT PDP untuk sementara melayani kepentingan umum.
Aliansi meminta persetujuan tersebut dicabut atau dibatalkan apabila terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Korlap Aksi Ancam Gelar Demonstrasi Lebih Besar
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Ali Mansur, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk protes masyarakat Kalimantan Timur terhadap keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait penetapan Kawasan Pabean baru PT PDP.
Ia menuding penerbitan keputusan tersebut mengandung persoalan prosedural dan meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti tuntutan massa aksi.
"Tuntutan ini adalah protes rakyat Kaltim atas kesewenang-wenangan Dirjen Bea Cukai dalam menetapkan SK Kepabeanan Baru PT PDP yang melanggar aturan dan prosedur," kata Ali Mansur dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Ali menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti menyuarakan tuntutan apabila pemerintah tidak segera merespons persoalan yang mereka sampaikan.
Menurutnya, aliansi siap kembali menggelar demonstrasi dengan jumlah peserta lebih besar.
Aksi lanjutan tersebut direncanakan menyasar Kementerian Keuangan hingga Istana Negara apabila tuntutan pencabutan SK tidak ditindaklanjuti.
"Kami memberi waktu untuk segera melakukan pencabutan SK tersebut. Jika tidak, kami akan melakukan demonstrasi dalam jumlah lebih besar lagi ke Kemenkeu dan Istana Negara," tegasnya.
Desak Pemerintah Berikan Kepastian Hukum
Aliansi Rakyat Kaltim Menggugat berharap pemerintah segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penetapan Kawasan Pabean PT PDP serta persetujuan Terminal Khusus yang dipersoalkan.
Mereka meminta pemeriksaan dilakukan berdasarkan dokumen hukum, verifikasi kondisi lapangan, dan ketentuan teknis yang berlaku.
Bagi aliansi, transparansi dalam proses penerbitan keputusan menjadi hal penting untuk menjawab keberatan masyarakat sekaligus mencegah potensi konflik.
Meski demikian, dugaan pelanggaran prosedur dan ketentuan hukum yang disampaikan massa aksi masih merupakan klaim pihak pengunjuk rasa dan memerlukan pemeriksaan oleh instansi berwenang.
Hingga informasi ini disusun, belum tersedia keterangan resmi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perhubungan, maupun pihak PT Prima Dermaga Perkasa terkait tuntutan tersebut.
