KABARINDONESIA.ID -- Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan, jumlah dukungan tersebut diperoleh berdasarkan hasil rekapitulasi dokumen yang telah diterima pimpinan DPR.
“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” ujar Saan kepada wartawan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Saan memastikan dukungan yang berasal dari delapan fraksi tersebut telah memenuhi persyaratan minimal pengajuan HMP sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” tegasnya.
PKS Penyumbang Dukungan Terbanyak
Berdasarkan rincian yang disampaikan Saan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi penyumbang tanda tangan terbanyak dalam pengajuan HMP dengan 28 anggota.
Disusul Fraksi Partai NasDem sebanyak 19 anggota, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 18 anggota, serta Fraksi Partai Demokrat 18 anggota.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menyumbang 14 anggota, Fraksi Partai Golkar 11 anggota, Fraksi Partai Gerindra 11 anggota, dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) satu anggota.
Secara keseluruhan, dukungan tersebut mencapai 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
Saan menjelaskan bahwa dukungan lintas fraksi menjadi salah satu persyaratan penting agar usulan HMP dapat diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR.
Meski jumlah pengusul telah memenuhi ketentuan awal, usulan tersebut masih harus melewati sejumlah tahapan sebelum dapat diputuskan dalam forum DPR.
DPR Akan Gelar Rapat Pimpinan dan Bamus
Saan mengatakan, pimpinan DPR akan membawa usulan HMP ke pembahasan internal melalui rapat pimpinan sebelum diteruskan kepada Badan Musyawarah (Bamus).
Tahapan tersebut diperlukan untuk menentukan tindak lanjut usulan sesuai mekanisme dan tata tertib DPR.
“Ini akan kami bawa ke pimpinan DPR RI, rapat pimpinan dan nanti akan kita Bamus-kan,” jelas Saan.
Menurutnya, proses tersebut merupakan bagian dari prosedur kelembagaan yang harus dilalui setelah dokumen pengajuan diterima.
Saan menegaskan bahwa seluruh tahapan akan berjalan berdasarkan ketentuan yang mengatur penggunaan hak konstitusional DPR.
HMP Berkaitan dengan Polemik Ijazah Gibran
Saan menjelaskan, materi usulan HMP yang diajukan para anggota DPR berkaitan dengan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Para pengusul menggunakan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagai dasar pengajuan.
Ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.
“Jadi, hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkapnya.
Meski demikian, persoalan mengenai pemenuhan persyaratan Gibran merupakan substansi yang diajukan para pengusul dan belum menjadi keputusan resmi DPR.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, DPR memiliki tiga hak konstitusional, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Penggunaan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam UU MD3 serta Tata Tertib DPR.
Dalam konteks pemberhentian presiden atau wakil presiden, pengajuan HMP juga tidak secara otomatis berujung pada pemakzulan. Proses pemberhentian harus melalui tahapan konstitusional yang berlaku.
Masuk Agenda Paripurna Kamis
Berdasarkan agenda Rapat Paripurna DPR RI yang diterima Parlementaria, salah satu pembahasan pada Kamis (12/11/2026) adalah pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR RI.
Agenda tersebut menjadi tahapan awal untuk menindaklanjuti usulan HMP yang telah diajukan 120 anggota DPR.
Selain pengumuman usulan hak anggota DPR, rapat paripurna juga dijadwalkan membahas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Undang-Undang menjadi RUU inisiatif DPR.
Agenda lainnya adalah persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik.
Dengan masuknya usulan HMP dalam agenda paripurna, DPR akan melanjutkan proses kelembagaan terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan mengenai tindak lanjut usulan tersebut tetap bergantung pada pembahasan dan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
