KABARINDONESIA.ID -- DPR RI membatalkan rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB, setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Rapat tersebut sebelumnya dijadwalkan memuat agenda pengumuman usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan Gibran sebagai wakil presiden yang telah diajukan 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
“Pelaksanaan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan,” demikian isi surat pembatalan tersebut.
Keputusan itu diambil setelah rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada hari yang sama.
Dengan dibatalkannya rapat paripurna, agenda pengumuman usulan HMP yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Kamis siang tidak jadi dilaksanakan.
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR
Sebelum pembatalan rapat paripurna diumumkan, Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI.
Surat tersebut diterima Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang kemudian menindaklanjutinya melalui rapat pimpinan lembaga.
Penyerahan surat pengunduran diri menjadi perkembangan baru di tengah proses politik yang berlangsung di DPR terkait usulan HMP.
Meski demikian, penyerahan surat pengunduran diri tidak dengan sendirinya berarti seluruh proses ketatanegaraan terkait berakhirnya jabatan wakil presiden telah selesai.
Tindak lanjut surat tersebut masih menjadi bagian dari kewenangan lembaga negara sesuai mekanisme konstitusional yang berlaku.
Sebanyak 120 Anggota DPR Sempat Ajukan HMP
Sehari sebelum pembatalan rapat paripurna, pimpinan DPR telah menerima usulan HMP yang ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa jumlah tersebut diperoleh berdasarkan hasil rekapitulasi dokumen yang diserahkan para pengusul.
“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” ujar Saan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Saan menjelaskan, dukungan tersebut telah memenuhi persyaratan minimal pengajuan HMP karena berasal dari lebih dari satu fraksi dan ditandatangani lebih dari 25 anggota DPR.
“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” tegasnya.
Berdasarkan rincian yang disampaikan Saan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi penyumbang tanda tangan terbanyak dengan 28 anggota.
Selanjutnya, Fraksi Partai NasDem menyumbang 19 anggota, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai Demokrat masing-masing 18 anggota.
Fraksi PDI Perjuangan menyumbang 14 anggota, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Gerindra masing-masing 11 anggota, serta Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) satu anggota.
Usulan HMP tersebut berkaitan dengan polemik ijazah Gibran yang oleh para pengusul dinilai menyangkut pemenuhan persyaratan jabatan wakil presiden.
Namun, penilaian tersebut merupakan substansi usulan anggota DPR dan belum menjadi keputusan akhir lembaga legislatif.
Muhammad Khozin Nilai HMP Tak Lagi Relevan
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, yang juga menjadi salah satu pengusul HMP, membenarkan pembatalan rapat paripurna tersebut.
Khozin menyatakan menghormati keputusan Gibran untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.
Menurutnya, apabila pengunduran diri tersebut telah berlaku secara resmi, usulan HMP terkait pemberhentian Gibran tidak lagi relevan untuk dilanjutkan karena kehilangan objek pembahasan.
Pandangan tersebut muncul setelah sebelumnya para pengusul berencana membawa HMP ke forum paripurna sebagai bagian dari mekanisme ketatanegaraan.
Dengan adanya pengajuan pengunduran diri Gibran, proses politik di DPR menghadapi perkembangan baru yang memengaruhi kelanjutan pembahasan HMP.
MPR Tindak Lanjuti Surat Pengunduran Diri
Sementara DPR membatalkan rapat paripurna, MPR mulai menindaklanjuti surat pengunduran diri yang disampaikan Gibran.
Langkah awal dilakukan melalui rapat pimpinan untuk membahas proses selanjutnya sesuai kewenangan lembaga.
Perkembangan tersebut menjadi perhatian karena pengunduran diri wakil presiden dan proses pemberhentian melalui HMP merupakan dua mekanisme ketatanegaraan yang berbeda.
Usulan HMP sebelumnya diajukan berdasarkan penilaian sejumlah anggota DPR terhadap persyaratan jabatan Gibran. Sementara itu, surat pengunduran diri merupakan langkah yang diajukan langsung oleh Gibran.
Hingga perkembangan ini dilaporkan, DPR telah memastikan pembatalan rapat paripurna 12 November 2026, sedangkan tindak lanjut surat pengunduran diri berada dalam proses pembahasan di MPR.
