KABARINDONESIA.ID -- DPR RI bersama pemerintah menyepakati penyempitan ruang lingkup tindak pidana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dari semula 13 kategori tindak pidana di luar korupsi, kini hanya enam jenis kejahatan yang disepakati dapat menjadi sasaran mekanisme perampasan aset.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan pembatasan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan perampasan aset.
“Jangan yang lain, kalau yang lain nanti bisa kemana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power,” kata Habiburokhman dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, dikutip Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, cakupan tindak pidana yang terlalu luas justru berpotensi menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap penerapan aturan perampasan aset.
Pada awal pembahasan, Komisi III DPR RI sempat memasukkan sejumlah tindak pidana di bidang perpajakan, perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, hingga lingkungan hidup.
Namun, DPR dan pemerintah kemudian memilih membatasi jenis tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset dengan mempertimbangkan karakteristik kejahatan serta dampaknya terhadap masyarakat.
Pembatasan tersebut juga mempertimbangkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), dengan tetap menempatkan tindak pidana korupsi sebagai fokus utama pengaturan.
Enam Jenis Tindak Pidana yang Disepakati
Dalam pembahasan tersebut, DPR dan pemerintah menyepakati enam kategori tindak pidana lainnya di luar korupsi yang dapat menjadi sasaran perampasan aset.
Keenam kategori itu meliputi:
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
- Tindak pidana penyelundupan manusia.
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Tindak pidana perdagangan orang.
- Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Khusus kategori terakhir, penjelasan pasal mencakup sejumlah kejahatan seperti perjudian daring atau judi online, penipuan investasi, serta penipuan kripto.
Meski demikian, tidak seluruh tindak pidana penipuan dan penggelapan secara otomatis masuk dalam cakupan RUU tersebut.
Penerapan mekanisme perampasan aset tetap harus memperhatikan unsur dan karakteristik tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan yang disepakati.
Penyempitan dari 13 menjadi enam kategori juga tidak berarti tindak pidana korupsi dikeluarkan dari pengaturan. Korupsi tetap menjadi sasaran utama, sementara enam kategori tersebut merupakan tindak pidana lainnya yang turut dicakup.
DPR Soroti Nasib Korban Investasi Bodong
Habiburokhman menjelaskan, pembahasan RUU Perampasan Aset juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat, khususnya korban penipuan investasi yang sebelumnya menyampaikan keluhan kepada Komisi III DPR RI.
Menurutnya, sejumlah korban berharap aset yang berhasil dirampas dari pelaku kejahatan dapat digunakan untuk memulihkan kerugian mereka.
Selama ini, salah satu persoalan yang menjadi perhatian korban adalah mekanisme pengembalian aset hasil kejahatan.
Mereka menginginkan agar aset yang berhasil dirampas tidak harus terlebih dahulu masuk ke kas negara, melainkan dapat dikembalikan kepada pihak yang mengalami kerugian.
Karena itu, Habiburokhman menilai pengaturan perampasan aset tidak cukup hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku.
RUU tersebut juga diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak korban, termasuk membuka ruang pemulihan kerugian akibat tindak pidana.
Dengan demikian, penentuan jenis kejahatan yang menjadi sasaran perampasan aset perlu mempertimbangkan dampak ekonomi serta kepentingan masyarakat yang dirugikan.
Soedeson Tandra Minta Rumusan Tidak Multitafsir
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, mendukung pembatasan jenis tindak pidana yang menjadi sasaran pengaturan.
Menurutnya, rumusan yang terlalu luas berpotensi menimbulkan multitafsir sekaligus menyulitkan aparat penegak hukum dalam proses pembuktian.
Soedeson menilai jenis tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset harus dirumuskan secara limitatif atau dibatasi secara tegas.
Ia mencontohkan kasus penipuan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah maupun investasi yang dapat masuk dalam cakupan pengaturan apabila memenuhi unsur tindak pidana yang telah ditentukan.
Namun, penerapannya tetap harus mempertimbangkan karakteristik perbuatan agar tidak menjangkau seluruh bentuk penipuan secara umum.
“Jadi menurut saya yang dirumuskan pemerintah ini sudah tepat,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Pembatasan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan instrumen perampasan aset.
Wamenkum: Bisa Menjangkau Perbankan hingga Pasar Modal
Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Prof Eddy menjelaskan bahwa tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dirumuskan dalam RUU merupakan core crime atau tindak pidana inti.
Menurutnya, rumusan tersebut memungkinkan mekanisme perampasan aset menjangkau berbagai modus kejahatan di sektor ekonomi tanpa harus memasukkan seluruh jenis tindak pidana secara terpisah.
Ia mencontohkan sektor perbankan yang memiliki berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh direksi, pelanggaran kerahasiaan bank, pemalsuan data, hingga penipuan.
Di sektor pasar modal, praktik insider trading juga menjadi salah satu contoh perbuatan curang yang perlu diperhatikan dalam perumusan ketentuan.
Meski demikian, Prof Eddy menekankan bahwa penerapan aturan tetap harus mengacu pada karakteristik tindak pidana yang telah disepakati.
“Ini (pasal) sapu jagat bisa masuk pada perbankan, pasar modal, tapi saya kira karakter yang disampaikan Ketua penting. Jadi karakter menggunakan teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas,” pungkasnya.
Dengan pendekatan tersebut, DPR dan pemerintah berupaya memastikan RUU Perampasan Aset tetap dapat menjangkau kejahatan yang berdampak luas tanpa memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada aparat penegak hukum.
Kesepakatan pembatasan enam kategori tindak pidana ini masih merupakan bagian dari proses pembahasan RUU, sehingga belum menjadi ketentuan hukum yang berlaku.
Pembahasan selanjutnya akan menentukan rumusan akhir pasal-pasal sebelum RUU Perampasan Aset dapat disahkan menjadi undang-undang.
