KABARINDONESIA.ID -- Pengajuan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai belum menyelesaikan persoalan konstitusional yang selama ini menjadi sorotan publik. Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menegaskan, proses hukum dan ketatanegaraan terkait polemik tersebut tetap harus dikawal hingga tuntas.
Penegasan itu disampaikan Anggota BAM DPR RI Harris Turino dan Yanuar Arif Wibowo dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rapat tersebut membahas tindak lanjut pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta putusan Mahkamah Agung (MA) yang disebut berkaitan dengan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Pembahasan berlangsung di tengah perkembangan politik setelah Gibran mendatangi kompleks parlemen untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.
Harris menilai, penyerahan surat pengunduran diri tidak otomatis menghapus persoalan hukum dan konstitusional yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, seluruh proses harus tetap berjalan berdasarkan ketentuan konstitusi tanpa dipengaruhi kepentingan individu maupun keluarga.
Harris Turino: Konstitusi Tidak Boleh Ditekak-tekuk
Harris menegaskan bahwa pengunduran diri seorang pejabat negara tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan pembahasan mengenai persoalan konstitusional yang masih memerlukan penyelesaian.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi penerapan hukum agar tidak muncul kesan bahwa ketentuan konstitusi dapat disesuaikan dengan kepentingan pihak tertentu.
“Karena mengajukan surat pengunduran diri secara resmi saja, kalau memang benar itu, ini belum selesai. Masih ada proses konstitusional yang harus kita kawal sampai tuntas. Konstitusi tidak boleh ditekak-tekuk untuk kepentingan seseorang. Untuk kepentingan satu keluarga,” ujar Harris.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap perkembangan mengenai pengajuan pengunduran diri Gibran yang berlangsung bersamaan dengan pembahasan persoalan hukum di DPR.
Harris menekankan bahwa mekanisme konstitusional harus menjadi pedoman utama dalam menangani persoalan jabatan publik.
Bagi Harris, kepatuhan terhadap konstitusi merupakan hal mendasar yang tidak boleh dikesampingkan, termasuk ketika terjadi perubahan situasi politik.
BAM DPR Bahas Putusan MK dan MA
RDPU tersebut mempertemukan BAM DPR RI dengan sejumlah elemen masyarakat sipil yang menyampaikan perhatian terhadap persoalan ketatanegaraan terkait Gibran.
Organisasi yang hadir meliputi Forum Tanah Air (FTA), Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI), Dewan Pengurus Pusat Aliansi Penjaga & Pecinta Bangsa (APP-BANGSA), serta Aliansi Kolektif Sipil (AKSI).
Pertemuan itu membahas tindak lanjut pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan putusan MA yang disebut berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut pemenuhan persyaratan administratif dalam proses pencalonan pejabat negara.
Melalui forum tersebut, anggota BAM DPR mendengarkan aspirasi masyarakat sipil mengenai pentingnya tindak lanjut atas persoalan yang mereka nilai belum memperoleh penyelesaian secara menyeluruh.
Meski demikian, pembahasan dalam RDPU tidak dengan sendirinya merupakan penetapan adanya pelanggaran konstitusi.
Penilaian mengenai akibat hukum suatu putusan tetap harus merujuk pada amar putusan, pertimbangan hukum yang relevan, dan kewenangan lembaga negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
Yanuar Arif Wibowo Soroti Proses Pencalonan Gibran
Sementara itu, Anggota BAM DPR RI Yanuar Arif Wibowo menilai polemik yang mengiringi perjalanan Gibran sejak pencalonan hingga menjabat sebagai wakil presiden perlu menjadi pembelajaran bagi kehidupan demokrasi Indonesia.
Menurutnya, kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat dalam pemerintahan harus tetap terbuka.
Namun, kesempatan tersebut harus berjalan melalui mekanisme yang benar dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Yanuar menilai persoalan administratif terkait dokumen pendidikan yang menjadi pembahasan dalam rapat menunjukkan pentingnya ketelitian dan kepatuhan terhadap regulasi dalam proses pencalonan pejabat publik.
Ia berharap persoalan tersebut menjadi evaluasi agar proses politik pada masa mendatang tidak kembali menghadapi polemik serupa.
“Kasus wapres kita ini kan, mulai dari pencalonannya sampai menjabat dua tahun, itu kan tidak pernah lepas dari yang namanya polemik. Nah, ini menjadi catatan penting buat generasi kita ke depan. Boleh anak muda berkarya, beri kesempatan untuk membangun bangsa ini, tapi dengan track yang benar, melalui jalur yang benar,” pungkas Yanuar.
Pengunduran Diri Gibran Jadi Perhatian
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka dilaporkan menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Perkembangan tersebut muncul ketika sejumlah anggota DPR juga tengah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan jabatan Gibran.
Namun, bagi Harris dan Yanuar, perkembangan politik tersebut tidak menghilangkan pentingnya memastikan seluruh persoalan yang berkaitan dengan konstitusi ditangani melalui mekanisme hukum.
Keduanya menekankan perlunya menjadikan pengalaman tersebut sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan proses pencalonan pejabat negara.
Pengajuan pengunduran diri sendiri masih perlu dibedakan dari selesainya proses pemberhentian secara konstitusional.
Dengan demikian, tindak lanjut terhadap surat pengunduran diri Gibran dan pembahasan persoalan hukum yang disoroti dalam RDPU merupakan proses yang harus dilihat berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga negara.
