KABARINDONESIA.ID -- Forum Guru Besar Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas menyikapi persoalan hukum yang menyangkut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Desakan tersebut muncul menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran.
Melalui surat terbuka bertajuk Penegakan Konstitusi dan Stabilitas Bernegara, Forum Guru Besar Indonesia juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan yang mereka nilai berkaitan dengan keabsahan persyaratan jabatan Wakil Presiden.
Surat tertanggal 9 November 2026 itu ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan tembusan kepada pimpinan dan anggota DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Dalam surat tersebut, para guru besar menyatakan keprihatinan terhadap perkembangan hukum dan ketatanegaraan yang dinilai dapat memengaruhi legitimasi pemerintahan apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme konstitusional.
"Kami, para Guru Besar Indonesia, dengan ini menyampaikan Surat Terbuka sebagai kelanjutan atas Surat Terbuka 150 Guru Besar tertanggal 19 Oktober 2026," demikian pernyataan Forum Guru Besar Indonesia dalam surat terbukanya yang diterima KabarIndonesia, dikutip Rabu (11/11/2026).
Para akademisi menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan akademik untuk menjaga supremasi hukum serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai konstitusi.
"Nurani akademik dan moral kami terpanggil ketika sendi-sendi hukum serta konstitusi negara berada dalam ancaman krisis legitimasi yang serius dan akut. Perkembangan ketatanegaraan terbaru menuntut kami untuk memberikan peringatan keras demi menyelamatkan marwah serta kedaulatan bangsa dan negara," bunyi surat tersebut.
Soroti Putusan MA soal Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran
Forum Guru Besar Indonesia secara khusus menyoroti Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Putusan tersebut berkaitan dengan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 atas nama Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan salinan putusan yang dipublikasikan MA pada 10 November 2026, majelis hakim mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut, menyatakan surat itu batal, dan mewajibkan pihak tergugat mencabutnya.
Forum Guru Besar Indonesia memandang putusan tersebut memiliki konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar pembatalan dokumen administrasi pendidikan.
Dalam suratnya, mereka menyatakan bahwa pembatalan dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran perlu ditindaklanjuti karena menyangkut legitimasi jabatan publik.
"Secara materiil hukum tata negara dan hukum administrasi negara, status 'batal demi hukum' berarti dokumen tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal. Konsekuensi yuridisnya bersifat absolut," demikian pandangan hukum yang disampaikan forum.
Forum itu selanjutnya berpendapat bahwa pembatalan dokumen tersebut berdampak terhadap persyaratan pencalonan Gibran dalam Pemilihan Presiden.
"Dikarenakan syarat formil kepesertaan pemilu telah gugur, maka keabsahan kedudukan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI secara hukum ikut gugur," tegas mereka.
Meski demikian, pernyataan mengenai gugurnya kedudukan Gibran merupakan penafsiran hukum Forum Guru Besar Indonesia. Amar Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang telah dipublikasikan berkaitan dengan pembatalan dan pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan putusan langsung mengenai pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Forum Guru Besar Indonesia menilai persoalan tersebut harus mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan prinsip negara hukum dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
"Kami tidak dapat menoleransi seorang pejabat negara bertindak atas nama jabatan tertinggi kedua negara menggunakan basis dokumen ilegal yang disengaja, karena hal itu merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip rule of law," tulis forum tersebut.
Para guru besar juga mengkhawatirkan dampak persoalan hukum itu terhadap stabilitas politik, kewibawaan pemerintahan, dan citra Indonesia di mata internasional.
"Kondisi cacat yuridis ini akan mendelegitimasi Pemerintah, berpotensi membangkitkan pembangkangan sipil, dan merusak reputasi Indonesia di dunia internasional," lanjut mereka.
Desak Prabowo Ambil Langkah Ketatanegaraan
Menyikapi persoalan tersebut, Forum Guru Besar Indonesia menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Presiden Prabowo dan lembaga negara terkait.
Tuntutan pertama ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengambil langkah ketatanegaraan yang dianggap diperlukan untuk menjaga legitimasi pemerintahan.
Para akademisi berpandangan bahwa persoalan hukum yang berkaitan dengan Wakil Presiden tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelaksanaan agenda nasional.
"Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tersandera dan terbebani oleh krisis hukum personal yang melekat pada figur Wakil Presiden," demikian pernyataan forum tersebut.
Menurut mereka, Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan yang tegas agar polemik hukum tidak terus berkembang menjadi persoalan politik yang menguras perhatian pemerintah.
"Kami mendesak dan mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan ketatanegaraan yang berani dan tegas. Persoalan hukum formil Wakil Presiden harus dipisahkan dari tubuh eksekutif agar tidak melumpuhkan fokus kabinet dan tidak menguras energi bangsa dalam polemik etika-hukum yang tidak berujung," tulis forum.
Forum Guru Besar Indonesia meyakini bahwa penyelesaian melalui jalur konstitusional dapat memperkuat kewibawaan pemerintahan sekaligus menjaga kepastian hukum.
Mereka menilai persoalan tersebut tidak cukup ditangani sebagai polemik politik, melainkan harus ditempatkan dalam mekanisme ketatanegaraan yang transparan.
Minta DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat
Tuntutan kedua diarahkan kepada DPR RI. Forum Guru Besar Indonesia mendesak parlemen menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan Wakil Presiden.
Mereka merujuk Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar mekanisme konstitusional yang dapat ditempuh.
"Kami mendesak dan mendukung DPR RI untuk segera menginisiasi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD NRI 1945," demikian isi tuntutan kedua.
Forum tersebut menilai DPR memiliki tanggung jawab untuk merespons persoalan yang berkaitan dengan syarat konstitusional pejabat negara.
"Parlemen wajib memastikan fakta hukum Putusan MA ini untuk memulihkan kepastian hukum dan kepercayaan rakyat kepada Indonesia sebagai negara hukum," lanjut mereka.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR. Dalam konteks pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden, mekanismenya melibatkan tahapan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam UUD 1945, termasuk pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi serta proses di MPR.
Dengan demikian, desakan penggunaan HMP tidak secara otomatis berarti pemberhentian Wakil Presiden, melainkan merupakan permintaan agar DPR memulai proses konstitusional berdasarkan dugaan yang disampaikan forum.
Singgung Posisi Prabowo sebagai Pemimpin Koalisi
Tuntutan ketiga berkaitan dengan posisi politik Presiden Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dan pemimpin Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
Forum Guru Besar Indonesia menilai dukungan mayoritas partai politik di parlemen semestinya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penegakan konstitusi.
Mereka meminta Prabowo menunjukkan komitmen kenegarawanan dengan mendorong penyelesaian persoalan tersebut melalui jalur hukum, bukan kompromi politik.
"Mengingat posisi Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dan Pemimpin Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, kami menuntut Komitmen Kebangsaan Presiden untuk menggunakan dan menggerakkan kekuatan koalisi mayoritas di DPR RI demi menegakkan hukum konstitusi," tulis forum.
Para akademisi menegaskan bahwa persoalan pemenuhan persyaratan jabatan publik harus ditempatkan di atas kepentingan politik praktis.
"Hukum tidak mengenal kompromi politik dalam hal keabsahan syarat jabatan publik," tegas mereka.
Forum Guru Besar Indonesia berpandangan bahwa penyelesaian polemik melalui mekanisme konstitusional dapat menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk memperkuat legitimasi pemerintahannya.
"Kami meyakini bahwa penyelesaian masalah ini melalui koridor konstitusional yang transparan akan membersihkan, memperkuat, dan mengukuhkan fondasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di mata rakyat dan dunia," demikian pernyataan mereka.
Forum tersebut juga menekankan bahwa kehormatan lembaga negara tidak hanya ditentukan oleh kedudukan politik maupun kekuasaan, tetapi juga kesediaan untuk tunduk pada hukum.
"Bagi kami, kehormatan negara ditentukan oleh keberanian lembaga-lembaganya untuk tunduk pada hukum, bersikap transparan, dan mengoreksi kekeliruan melalui mekanisme konstitusional," tulis para guru besar.
Ditandatangani 18 Inisiator, Buka Dukungan Guru Besar Lainnya
Surat terbuka tersebut memuat 18 nama akademisi sebagai inisiator Forum Guru Besar Indonesia.
Mereka adalah Prof. M. Din Syamsuddin, Prof. Ryaas Rasyid, Prof. Nuhfil Hanani, Prof. Fasli Jalal, Prof. Komaruddin Hidayat, Prof. Ganjar Kurnia, Prof. Amran Razak, Prof. La Ode M. Aslan, dan Prof. Rochmat Wahab.
Selain itu, tercantum nama Prof. Connie Rahakundini Bakrie, Prof. Didin S. Damanhuri, Prof. Nandang Sutrisno, Prof. Idrus Paturusi, Prof. Fathul Wahid, Prof. Lukman Hakim, Prof. Rizal E. Halim, Prof. Al Makin, serta Prof. Didin Saripudin.
Surat tersebut merupakan kelanjutan dari surat terbuka 150 guru besar yang diterbitkan pada 19 Oktober 2026.
Forum Guru Besar Indonesia juga membuka dukungan tambahan dari para guru besar lainnya hingga Sabtu, 14 November 2026, pukul 14.00 WIB.
Pada bagian akhir surat, forum menegaskan bahwa pernyataan sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab akademik terhadap penegakan hukum dan keberlangsungan kehidupan bernegara.
"Demikian Surat Terbuka ini kami buat sebagai wujud tanggung jawab ilmiah dan moral demi tegaknya keadilan dan konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia," demikian penutup surat tersebut.
Hingga penyusunan berita ini, dokumen yang menjadi dasar pemberitaan belum memuat tanggapan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, maupun DPR RI terhadap tiga tuntutan Forum Guru Besar Indonesia.
