KABARINDONESIA.ID -- Pengajuan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi peristiwa penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Langkah tersebut mengingatkan publik pada keputusan Mohammad Hatta yang meninggalkan kursi wakil presiden pada 1956.
Dalam sejarah Indonesia, Mohammad Hatta tercatat sebagai wakil presiden yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. Kini, sekitar 70 tahun kemudian, Gibran mengajukan langkah serupa setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Gibran menyerahkan surat tersebut pada Kamis (12/11/2026), di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa kedatangan Gibran bertujuan menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden.
"Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto," kata Muzani.
Meski demikian, terdapat perbedaan antara pengunduran diri Mohammad Hatta dan Gibran. Hatta telah resmi berhenti menjabat, sedangkan surat pengunduran diri Gibran masih harus ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan.
Mohammad Hatta, Wakil Presiden Pertama yang Mengundurkan Diri
Mohammad Hatta merupakan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia yang mendampingi Presiden Soekarno sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Keduanya dikenal sebagai pasangan Dwitunggal yang memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan Indonesia.
Namun, hubungan politik Soekarno dan Hatta mengalami perbedaan pandangan seiring perkembangan sistem pemerintahan Indonesia.
Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan arah politik, penyelenggaraan pemerintahan, serta kedudukan wakil presiden dalam sistem demokrasi parlementer.
Hatta kemudian menyampaikan niat pengunduran dirinya melalui surat kepada DPR pada 20 dan 21 Juli 1956.
Keputusan tersebut menjadi titik penting dalam perjalanan politik Indonesia karena menandai berakhirnya kerja sama Soekarno-Hatta dalam struktur pemerintahan.
Pengunduran diri Hatta berlaku mulai 1 Desember 1956.
Pemberhentiannya kemudian ditegaskan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1957 tentang Pemberhentian dengan Hormat Dr. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
Keputusan Presiden tersebut ditetapkan pada 5 Februari 1957 dengan tanggal berlaku sejak 1 Desember 1956.
Setelah Hatta mengundurkan diri, jabatan wakil presiden mengalami kekosongan selama bertahun-tahun hingga Sri Sultan Hamengkubuwono IX menduduki jabatan tersebut pada 1973.
Gibran Ajukan Pengunduran Diri pada 2026
Berbeda dengan Mohammad Hatta, Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri ketika masa jabatannya sebagai Wakil Presiden ke-14 Republik Indonesia baru berjalan sekitar dua tahun.
Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024 untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahan periode 2024–2029.
Pada 12 November 2026, Gibran mendatangi Gedung Nusantara III untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI.
Surat serupa, menurut keterangan Ahmad Muzani, juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pengajuan pengunduran diri tersebut berlangsung di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran serta usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan sejumlah anggota DPR RI.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya menandatangani usulan HMP terkait penilaian bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.
Usulan itu semula dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Namun, rapat paripurna tersebut dibatalkan setelah muncul perkembangan mengenai pengajuan pengunduran diri Gibran.
Berbeda dengan keputusan Mohammad Hatta pada 1956 yang telah berkekuatan administratif, pengunduran diri Gibran masih memerlukan proses lebih lanjut untuk memastikan berakhirnya masa jabatan secara konstitusional.
Bagaimana Mekanisme Penggantian Wakil Presiden?
Pengunduran diri wakil presiden memiliki konsekuensi terhadap keberlangsungan pemerintahan, terutama terkait pengisian jabatan yang ditinggalkan.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, setelah kekosongan jabatan dinyatakan secara resmi, Presiden Prabowo Subianto memiliki peran mengajukan dua calon wakil presiden kepada MPR.
Selanjutnya, MPR akan memilih satu dari dua calon tersebut melalui mekanisme yang berlaku.
Ketentuan ini berbeda dengan situasi pada masa Mohammad Hatta, ketika sistem ketatanegaraan Indonesia belum mengenal mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945 hasil amendemen.
Tidak Semua Wapres yang Berhenti Lebih Awal Mengundurkan Diri
Dalam perjalanan sejarah Indonesia, terdapat pula wakil presiden yang tidak menyelesaikan masa jabatannya karena menggantikan presiden, bukan karena mengundurkan diri.
Salah satunya adalah B.J. Habibie yang naik menjadi Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya.
Peristiwa serupa terjadi pada Megawati Soekarnoputri yang menjadi Presiden RI pada 23 Juli 2001 setelah MPR memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid.
Kedua peristiwa tersebut berbeda dengan pengunduran diri Mohammad Hatta maupun pengajuan pengunduran diri Gibran.
Habibie dan Megawati meninggalkan jabatan wakil presiden karena menjalankan mekanisme suksesi kepresidenan.
Sementara itu, Mohammad Hatta secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya dan Gibran telah mengajukan surat pengunduran diri untuk diproses lebih lanjut.
Dua Peristiwa dalam Situasi Politik Berbeda
Pengunduran diri Mohammad Hatta pada 1956 dan pengajuan pengunduran diri Gibran pada 2026 berlangsung dalam situasi politik dan sistem ketatanegaraan yang berbeda.
Hatta meninggalkan jabatannya di tengah perbedaan pandangan mengenai arah pemerintahan bersama Presiden Soekarno.
Sementara itu, pengajuan pengunduran diri Gibran berlangsung ketika muncul polemik hukum dan politik mengenai persyaratan jabatannya.
Perbedaan lainnya terletak pada mekanisme konstitusional yang berlaku. Pada masa Hatta, pengunduran diri berlangsung dalam sistem ketatanegaraan sebelum amendemen UUD 1945.
Adapun pengajuan pengunduran diri Gibran diproses berdasarkan ketentuan konstitusi yang telah mengalami perubahan, termasuk pengaturan mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
Karena itu, meskipun kedua peristiwa memiliki kesamaan berupa keputusan meninggalkan jabatan wakil presiden, status hukum dan proses penyelesaiannya perlu dibedakan.
Hingga Kamis (12/11/2026), Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR, sementara proses ketatanegaraan untuk menindaklanjuti keputusan tersebut masih berlangsung.
