KABARINDONESIA.ID -- Presiden Prabowo Subianto menyoroti perbedaan sistem pendidikan luar negeri dan Indonesia saat menjelaskan latar belakang pengajuan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Prabowo menyebut perbedaan sistem pendidikan antarnegara menjadi salah satu hal yang perlu dipahami dalam melihat persoalan pemenuhan persyaratan konstitusional Gibran.
Penjelasan tersebut disampaikan Presiden dalam pernyataannya pada Kamis (12/11/2026), menyusul keputusan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Prabowo mengatakan Gibran merasa telah menjalani pendidikan melalui tahapan yang teratur. Namun, ia mengingatkan bahwa sistem pendidikan di luar negeri memiliki perbedaan dengan ketentuan pendidikan yang berlaku di Indonesia.
"Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur. Namun, kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia," tutur Prabowo dalam pemaparannya, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan dan penyetaraan ijazah Gibran yang sebelumnya menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional.
Prabowo Singgung Kekurangan Persyaratan Konstitusional
Prabowo menjelaskan bahwa persoalan pendidikan Gibran tidak hanya berkaitan dengan perbedaan sistem pendidikan antarnegara, tetapi juga menyangkut pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Menurut Presiden, terdapat putusan hukum yang menjadi dasar munculnya persoalan mengenai kesesuaian persyaratan tersebut.
"Di sisi lain, berdasarkan putusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita. Atas dasar itu, beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden," jelas Prabowo.
Pernyataan itu menghubungkan keputusan Gibran mengajukan pengunduran diri dengan persoalan hukum mengenai pemenuhan persyaratan jabatan wakil presiden.
Meski demikian, dalam bahan pernyataan tersebut Prabowo tidak merinci nomor putusan, lembaga peradilan yang mengeluarkannya, maupun ketentuan persyaratan yang dinilai belum terpenuhi.
Karena itu, penjelasan Presiden mengenai adanya ketidaksesuaian persyaratan perlu dibaca dalam konteks pernyataannya, sementara akibat hukum dari putusan yang dimaksud memerlukan penjelasan lebih lanjut dari lembaga berwenang.
Perbedaan Sistem Pendidikan Jadi Sorotan
Pendidikan yang ditempuh di luar negeri dapat menggunakan struktur jenjang, kurikulum, dan mekanisme penilaian yang berbeda dari sistem pendidikan nasional Indonesia.
Perbedaan tersebut menjadi relevan ketika dokumen pendidikan digunakan untuk memenuhi persyaratan administratif tertentu, termasuk dalam proses pencalonan jabatan publik.
Dalam konteks Gibran, Prabowo menekankan bahwa proses pendidikan yang telah dijalani perlu dibedakan dari persoalan kesesuaian dokumen dengan ketentuan hukum Indonesia.
Pernyataan Presiden tersebut sekaligus menempatkan persoalan penyetaraan pendidikan sebagai bagian dari dinamika hukum yang melatarbelakangi pengajuan pengunduran diri Gibran.
Namun, perbedaan sistem pendidikan antarnegara tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran persyaratan jabatan. Penilaian tersebut tetap bergantung pada ketentuan hukum, dokumen, dan putusan yang relevan.
Prabowo Tekankan Kepatuhan terhadap Hukum
Dalam pemaparannya, Prabowo juga menyinggung komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem regulasi dan meningkatkan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Presiden menyampaikan bahwa sejak awal masa kepemimpinannya, perhatian pemerintah diarahkan pada perumusan kebijakan nasional serta pembenahan berbagai peraturan perundang-undangan.
Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan memperkuat pengawasan terhadap berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kegiatan ekonomi.
Dalam konteks pengajuan pengunduran diri Gibran, Prabowo menilai penghormatan terhadap proses hukum merupakan bagian penting dari tanggung jawab seorang pejabat negara.
Ia memandang keputusan Gibran sebagai sikap yang menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi persoalan politik dan hukum.
Prabowo juga menyampaikan apresiasi karena Gibran memilih mengambil keputusan melalui mekanisme kelembagaan.
Prabowo Yakin Gibran Masih Punya Masa Depan Panjang
Di tengah persoalan yang dihadapi Gibran, Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa mantan Wali Kota Solo tersebut masih memiliki kesempatan luas untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat.
Presiden menilai usia Gibran yang masih muda menjadi salah satu modal untuk menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan kariernya.
"Saya sampaikan ke beliau bahwa saya percaya beliau masih sangat muda dan memiliki masa depan yang panjang. Saya yakin beliau akan berhasil dalam perjalanan karier dan pengabdian beliau selanjutnya," kata Prabowo.
Prabowo juga menyampaikan dukungan moral kepada Gibran dan keluarganya agar mampu menghadapi situasi yang sedang berlangsung.
Ia berharap keputusan tersebut dapat disikapi secara bijaksana dengan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Sementara itu, pengajuan pengunduran diri Gibran masih memerlukan tindak lanjut sesuai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Penyerahan surat pengunduran diri merupakan langkah awal yang perlu dibedakan dari penyelesaian seluruh proses konstitusional terkait berakhirnya masa jabatan wakil presiden.
