Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis

KabarIndonesia.id -- Publik sudah muak dengan rezim Jokowi yang secara vulgar mempertontonkan aneka tindakan menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya. Mereka—yang mencintai Indonesia, menjunjung demokrasi dan HAM, serta menjunjung tinggi etika dan prinsip-prinsip dasar kebangsaan dan kenegaraan yang tertuang dalam Konstitusi Negara—memilih tidak tinggal diam melihat darurat etika, hukum, dan tata demokrasi yang diacak-acak oleh rezim demi kekuasaan ekonomi-politik pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya. Dalam beberapa hari terakhir, elemen civitas akademika di berbagai perguruan tinggi dan elemen masyarakat sipil mengekspresikan refleksi, seruan, petisi, dan sikap mereka untuk melakukan perlawanan dan menyelamatkan demokrasi, yang pada ujungnya menyelamatkan Indonesia. Mereka mengekspresikan #kamimuak dengan keberulangan perilaku tidak etis yang dipertontonkan oleh Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya. Para civitas akademika dan elemen masyarakat sipil menyatakan #cukupsudah bagi kecurangan Pemilu, mobilisasi dukungan dengan paksaan, penyalahgunaan fasilitas dan anggaran negara, serta intimidasi yang terus menerus dilakukan terhadap pemilih dan aparatur pemerintahan negara demi memenangkan Paslon 02 yang didukung oleh Presiden Jokowi. Koalisi Masyarakat Sipil mengapresiasi setinggi-tingginya inisiatif, petisi, dan seruan yang dikeluarkan oleh kampus-kampus di Indonesia serta elemen-elemen gerakan masyarakat di daerah. Koalisi berharap agar seluruh elemen gerakan mahasiswa segera melakukan konsolidasi dan menyatakan sikap dan dukungannya untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia dari rongrongan kekuasaan otoritaritarianisme jilid dua. Koalisi berharap kepada media dan seluruh elemen gerakan masyarakat sipil untuk menggagalkan upaya puncak yang dilakukan oleh rezim Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara merampas instrumen demokrasi yang paling utama, yaitu Pemilu 2024. Organisasi Elemen Koalisi: 1. Imparsial 2. WALHI 3. ELSAM 4. Indonesia Corruption Watch (ICW) 5. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) 6. KontraS 7. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 8. Centra Initiative 9. SETARA Institute 10. PERLUDEM 11. HRWG 12. ICJR 13. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) 14. Migrant CARE 15. IKOHI 16. PIKUL 17. FRD (Forum Rakyat Demokratik) untuk Keadilan Keluarga Korban Penghilangan Paksa 18. The Institute do Ecosoc Rights 19. LBH Masyarakat 20. Forum de Facto 21. Lingkar Madani Indonesia 22. Public Virtue 23. Transparansi Internasional Indonesia (TII) 24. Social Movement Indonesia (SMI) 25. Caksana Institute 26. Medialink 27. Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan (JSKK) Malang 28. LBH Pers 29. Yayasan TIFA 30. Lingkar Kajian Demokrasi dan HAM (Link-DeHAM) FISHIPOL UNY 31. Maluku Crisis Center (MCC) 32. Moluccas Democratization Watch (MDW) 33. Gerakan Lintas Budaya Foundation (GLBF) 34. Lembaga Advokasi dan pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel 35. Forum Bhinneka Tunggal Ika 36. SAJAJAR 37. KAPAL Perempuan 38. Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) Sulsel 39. Ruang Mitra Perempuan (RUMPUN) Indonesia - Malang 40. Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan (KPuK) - Malang 41. Yayasan Bina Swagiri Indonesia (YBSI) 42. Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) 43. YKPM Sulsel 44. Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta 45. YTM Sulawesi Tengah 46. Rumpun Malang 47. Swaranusa Institut Kulonprogo 48. Cak Timur Surabaya 49. Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif (FORMASI Disabilitas) 50. Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) Sulawesi Selatan 51. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Jogjakarta. 52. Koalisi NGO HAM (Aceh) 53. Institut Dayakologi 54. Ide dan Analitika Indonesia (IDEA) 55. KontraS Aceh 56. Rumah Mama Sulawesi Selatan 57. Yayasan Cahaya Guru (YCG) 58. Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) Yogyakarta 59. SAFEnet 60. ASPPUK 61. Forum LSM DIY 62. Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta 63. Koalisi Lintas Isu DIY 64. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 65. Yayasan Satu Keadilan (YSK) 66. Bidang Keadilan dan Perdamaian 67. Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) 68. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) 69. Sikola Mombine, Sulawesi Tengah 70. Dewan Pimpinan Nasional Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPN SPRI) 71. Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPW SPRI) DKI Jakarta 72. Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) 73. GeRAK ACEH 74. Komunitas Penggiat Lingkungan Untuk Perubahan 75. Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulsel 76. Sekolah Rakyat Petani PAYOPAYO Sulsel 77. Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia 78. Radar Demokrasi Indonesia (RDI) 79. Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK Indonesia) 80. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) 81. Forum Cik Ditiro Yogyakarta 82. Lingkar Keadilan Ruang 83. Indonesian Parliamentary Center (IPC) 84. SGRC Indonesia 85. Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta 86. Samahita Foundation 87. DROUPADI 88. Institut DIAN/Interfidei, Yogyakarta 89. Kelompok Tani Kampung Bayam MADANI 90. WALHI Maluku Utara 91. WALHI Nusa Tenggara Barat 92. Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK ORNOP) Sulawesi Selatan 93. Yayasan Masagena Center Sulawesi Selatan 94. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 95. WALHI Jawa Barat 96. Perempuan Berkisah 97. WALHI Riau 98. WALHI Yogyakarta 99. Relawan Pemuda Peduli Perempuan dan Anak 100. Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) 101. WALHI Aceh 102. WALHI Kalimantan Barat 103. SOBAT KBB 104. Pelita Padang 105. Paritas Institute 106. YLBHI-LBH Yogyakarta 107. WALHI Kalimantan Selatan 108. WALHI Kepulauan Bangka Belitung 109. HMI Komisariat Hukum Universitas Brawijaya 110. WALHI Jawa Timur 111. WALHI Kalimantan Tengah 112. Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 113. LYMI Malang 114. WALHI Sulawesi Barat 115. WALHI Sulawesi Selatan 116. Konsil LSM Indonesia 117. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI) 118. KEMITRAAN 119. WALHI Jambi 120. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) 121. WALHI Sulawesi Tenggara 122. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) 123. Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (PUSPAHAM) Sulawesi Tenggara 124. Komunitas Desa (Komdes Sulawesi Tenggara) 125. JALA PRT 126. YAPPIKA 127. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas 128. Cahaya Perempuan WCC 129. Katahati Institute (Aceh) 130. Forum LSM Aceh 131. WALHI Jawa Tengah 132. WALHI Sumatera Barat 133. Institute Cross Cultural Studies 134. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) 135. WALHI Bengkulu 136. NOMADEN 137. Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) 138. Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM) Jember 139. Yayasan Pujiono Centre Indonesia 140. WALHI Sulawesi Tengah 141. WALHI Lampung 142. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) 143. WALHI Nusa Tenggara Timur 144. WALHI Papua 145. WALHI Jakarta