KABARINDONESIA.ID -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan Rabu, 2 Desember 2026, sebagai jadwal pemilihan sekaligus pelantikan Wakil Presiden baru untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Keputusan tersebut diambil setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, penetapan jadwal tersebut merupakan salah satu dari empat keputusan penting yang dihasilkan dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama seluruh fraksi serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026), itu membahas tahapan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, mulai dari pengajuan calon oleh Presiden Prabowo Subianto hingga proses pemilihan dan pelantikan dalam sidang paripurna.
"Rapat gabungan hari ini memutuskan empat hal penting. pertama pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, yakni pemilihan, pelantikan dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember di gedung gedung Senayan ini 2026 di Gedung Senayan ini," kata Ahmad Muzani dalam keterangannya, dikutip Sabtu (14/11/2026).
Dengan keputusan tersebut, MPR mulai menyiapkan rangkaian agenda ketatanegaraan untuk memastikan jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran dapat segera terisi.
Menurut Muzani, rapat gabungan melibatkan seluruh unsur yang berada dalam struktur MPR. Selain pimpinan lembaga, perwakilan fraksi partai politik dan kelompok DPD turut mengambil bagian dalam pembahasan.
Keterlibatan seluruh unsur tersebut menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan sebelum MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden.
Muzani menjelaskan, rapat gabungan digelar sebagai tindak lanjut setelah lembaganya menerima surat pengunduran diri Gibran.
Surat tersebut kemudian menjadi dasar bagi pimpinan MPR untuk menentukan langkah-langkah berikutnya sesuai mekanisme konstitusi.
Prabowo Diminta Segera Ajukan Dua Calon
Selain menetapkan jadwal pemilihan, MPR memutuskan segera mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden.
Kedua nama tersebut nantinya akan menjalani pemeriksaan persyaratan sebelum diproses dalam sidang paripurna.
"Yang kedua, rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR," ujar Muzani.
Ia menegaskan, surat permintaan tersebut akan ditandatangani dan dikirimkan pada hari yang sama dengan penyelenggaraan rapat gabungan.
Langkah itu menjadi tahapan awal yang harus diselesaikan sebelum MPR menjalankan proses verifikasi terhadap calon yang diajukan Presiden.
Ketika ditanya apakah pembahasan mengenai dua nama calon Wakil Presiden akan menjadi bagian dari pertemuan partai-partai koalisi di Bogor, Muzani mengaku tidak mengetahui agenda pembahasan tersebut.
"Saya tidak tahu. Tapi yang pasti kewajiban kami sebagai pimpinan adalah hari ini kami akan menandatangani surat kepada Presiden dan hari ini juga akan kami kirimkan kepada Bapak Presiden," tegasnya.
Muzani tidak mengungkap nama-nama yang berpotensi diajukan untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.
Ia juga belum memberikan penjelasan mengenai kemungkinan latar belakang politik maupun jabatan calon yang nantinya dipilih Presiden.
Pengisian Jabatan Wapres Diatur Konstitusi
Pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden memiliki mekanisme tersendiri dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan ini menempatkan Presiden sebagai pihak yang mengusulkan calon, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih Wakil Presiden pengganti melalui persidangan.
Dalam kasus pengunduran diri Gibran, MPR menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal penyelenggaraan sidang paripurna.
Artinya, proses pemilihan dijadwalkan berlangsung sekitar tiga pekan setelah MPR menerima surat pengunduran diri tersebut.
Muzani menyampaikan harapan agar seluruh tahapan yang telah diputuskan dapat berjalan sesuai jadwal.
Menurutnya, perhatian masyarakat terhadap persoalan pengunduran diri dan pengisian jabatan Wakil Presiden menunjukkan besarnya harapan publik terhadap penyelesaian proses ketatanegaraan tersebut.
"Kami merasa bahwa perhatian dan harapan masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia terhadap persoalan ini begini besar. Karena itu kami menyampaikan terima kasih atas support, pandangan, perhatian, pemikiran yang begitu besar disampaikan oleh seluruh masyarakat dari berbagai macam lapisan," ujarnya.
Ia juga meminta dukungan masyarakat agar proses pemilihan Wakil Presiden tidak menghadapi kendala.
"Pimpinan MPR berharap semua hajat yang akan kami selenggarakan nanti berjalan lancar. Karena itu kami mohon doa, dukungan, support yang terus-menerus dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia," katanya.
Hingga pernyataan tersebut disampaikan, MPR belum mengumumkan nama calon Wakil Presiden yang akan mengikuti proses pemilihan.
Keputusan mengenai dua nama calon masih menunggu pengajuan resmi Presiden Prabowo Subianto.
