Langsung ke konten
Nasional

Mengapa Kekayaan Tak Wajar Pejabat Tak Diatur dalam UU Perampasan Aset? Ini Penjelasan DPR

Habiburokhman menjelaskan alasan illicit enrichment tidak masuk UU Perampasan Aset. DPR mempertimbangkan aspek HAM dan sifat hukum acara regulasi.

gusti
Mengapa Kekayaan Tak Wajar Pejabat Tak Diatur dalam UU Perampasan Aset? Ini Penjelasan DPR

KABARINDONESIA.ID -- Ketentuan mengenai peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar atau illicit enrichment tidak dimasukkan dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang disetujui DPR RI.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan aspek hak asasi manusia (HAM) serta karakter UU Perampasan Aset yang berfokus pada pengaturan hukum acara, bukan pembentukan norma tindak pidana baru.

Penjelasan itu disampaikan Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, pembahasan mengenai illicit enrichment telah dilakukan dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat dan para ahli.

Namun, usulan untuk memasukkan ketentuan tersebut tidak memperoleh pandangan yang seragam.

“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan dengan praktik di negara lain,” ujar Habiburokhman.

Habiburokhman Singgung Pertimbangan HAM

Habiburokhman menjelaskan, salah satu pertimbangan tidak dimasukkannya illicit enrichment adalah kekhawatiran mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan ketentuan tersebut.

Ia menyebut pembahasan di Panja turut mempertimbangkan praktik hukum di sejumlah negara sebagai bahan perbandingan.

Menurut Habiburokhman, Amerika Serikat dan Inggris merupakan contoh negara yang tidak menerapkan konsep illicit enrichment sebagaimana dibahas dalam RUU tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa pengaturan serupa di Jerman pernah digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan prinsip HAM.

Pernyataan mengenai praktik hukum di negara-negara tersebut merupakan penjelasan Habiburokhman dalam proses pembahasan RUU dan memerlukan penelaahan tersendiri terhadap ketentuan hukum masing-masing negara.

Selain aspek HAM, Komisi III DPR mempertimbangkan kesesuaian materi yang diusulkan dengan ruang lingkup UU Perampasan Aset.

UU Perampasan Aset Disebut Hanya Mengatur Hukum Acara

Habiburokhman menegaskan bahwa UU Perampasan Aset disusun sebagai regulasi yang bersifat formil.

Dalam konteks hukum pidana, ketentuan formil mengatur tata cara penegakan hukum, termasuk prosedur yang digunakan dalam proses perampasan aset.

Sementara itu, hukum materiil berkaitan dengan perumusan perbuatan yang dilarang, unsur tindak pidana, dan ancaman pidananya.

“Undang-undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara, jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” jelasnya.

Menurut Habiburokhman, memasukkan ketentuan illicit enrichment ke dalam UU Perampasan Aset dinilai tidak sejalan dengan karakter regulasi yang sedang dibahas.

Atas dasar itu, Panja memutuskan tidak mengakomodasi usulan pengaturan tersebut dalam naskah akhir RUU.

Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan dua aspek utama, yakni perlindungan HAM dan ruang lingkup pengaturan hukum acara.

Apa Itu Illicit Enrichment?

Illicit enrichment merupakan konsep hukum yang berkaitan dengan peningkatan kekayaan pejabat publik secara signifikan dan tidak dapat dijelaskan secara wajar berdasarkan penghasilan yang sah.

Konsep tersebut dikenal dalam upaya pemberantasan korupsi internasional, termasuk melalui Pasal 20 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Dalam konvensi tersebut, negara peserta diminta mempertimbangkan pengaturan illicit enrichment sebagai tindak pidana dengan tetap memperhatikan konstitusi dan prinsip dasar sistem hukumnya masing-masing.

Karena itu, pengaturan illicit enrichment tidak dapat dilepaskan dari persoalan pembuktian, perlindungan hak individu, dan prinsip-prinsip hukum pidana.

Tidak dimasukkannya ketentuan tersebut dalam UU Perampasan Aset juga tidak berarti seluruh peningkatan kekayaan pejabat yang mencurigakan otomatis terbebas dari pemeriksaan.

Penelusuran terhadap asal-usul kekayaan dan dugaan tindak pidana tetap dapat dilakukan melalui mekanisme hukum lain sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

DPR Sebut Berbagai Aspirasi Sudah Dipertimbangkan

Penjelasan Habiburokhman sekaligus menjawab aspirasi sejumlah pihak yang mengusulkan agar pengaturan mengenai peningkatan kekayaan tidak wajar turut dimasukkan dalam UU Perampasan Aset.

Dalam pembahasannya, Panja disebut telah menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat dan kalangan ahli.

Habiburokhman menegaskan bahwa keputusan untuk tidak memasukkan illicit enrichment bukan diambil tanpa pembahasan, melainkan berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan selama proses penyusunan regulasi.

Sebelumnya, DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, Kamis (19/11/2026).

Regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk upaya pemulihan kerugian negara dan korban.

Meski ketentuan illicit enrichment tidak dimasukkan, pembahasan mengenai penguatan instrumen hukum untuk menelusuri kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana tetap menjadi bagian penting dalam agenda pemberantasan korupsi.

Adapun penerapan UU Perampasan Aset harus mengacu pada ketentuan yang telah disahkan dan diundangkan, termasuk prosedur pembuktian serta perlindungan hak pihak-pihak yang terkait.

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua