KABARINDONESIA.ID -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI membentuk dua tim dengan total 72 anggota untuk mempersiapkan proses pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Kedua tim tersebut akan menangani verifikasi persyaratan calon serta persiapan ketetapan MPR sebelum pelantikan Wakil Presiden baru pada 2 Desember 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, pembentukan tim verifikasi dan tim ad hoc menjadi bagian dari empat keputusan yang dihasilkan dalam rapat gabungan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Rapat tersebut digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026), sehari setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Muzani menjelaskan, masing-masing tim beranggotakan 36 orang dengan tugas dan struktur kepemimpinan berbeda.
Tim verifikasi akan memeriksa seluruh persyaratan dua calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, tim ad hoc bertugas mempersiapkan ketetapan MPR yang diperlukan dalam proses pengangkatan Wakil Presiden terpilih.
"Yang ketiga, rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR. Tim verifikasi ini tugasnya adalah memverifikasi semua persyaratan calon wakil presiden," ujar Ahmad Muzani dalam keterangannya.
Pembentukan tim verifikasi menjadi salah satu langkah yang harus diselesaikan MPR sebelum menggelar sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden.
Muzani menyampaikan, seluruh persyaratan calon yang nantinya disampaikan Presiden akan diperiksa melalui tim tersebut.
Namun, ia belum merinci nama anggota tim maupun siapa dari unsur pimpinan MPR yang akan ditunjuk sebagai ketua.
Tim Ad Hoc Dipimpin Tiga Wakil Ketua MPR
Selain membentuk tim verifikasi, rapat gabungan menyepakati pembentukan tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama, yakni 36 orang.
Berbeda dengan tim verifikasi yang dipimpin salah seorang pimpinan MPR, tim ad hoc akan diketuai tiga Wakil Ketua MPR.
Keanggotaan tim ad hoc berasal dari unsur fraksi-fraksi yang ada di MPR serta kelompok DPD.
"Yang keempat, rapat gabungan memutuskan membentuk tim ad yang juga jumlahnya 36 orang yang akan juga diketuai oleh tiga wakil ketua MPR dalam unsur tim ad tersebut yang anggotanya dari semuanya dari unsur fraksi-fraksi yang ada di MPR dan TPD," kata Muzani.
Dalam keterangan resmi MPR, tim ad hoc disiapkan untuk menyusun ketetapan MPR terkait pengangkatan Wakil Presiden yang dipilih melalui sidang paripurna.
Dengan tugas yang berbeda, kedua tim akan menjalankan fungsi masing-masing dalam rangkaian pemilihan Wakil Presiden.
Tim verifikasi memusatkan pekerjaan pada pemeriksaan kelengkapan dan persyaratan calon, sedangkan tim ad hoc menangani persiapan ketetapan kelembagaan MPR.
Pembentukan kedua tim juga menunjukkan bahwa proses pemilihan Wakil Presiden tidak hanya berpusat pada sidang paripurna, tetapi mencakup sejumlah tahapan yang harus dipersiapkan lebih dahulu.
Tunggu Dua Nama dari Presiden Prabowo
Meski telah membentuk dua tim, MPR masih menunggu pengajuan dua nama calon Wakil Presiden dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Muzani, pimpinan MPR memutuskan mengirimkan surat permintaan kepada Presiden pada hari yang sama dengan penyelenggaraan rapat gabungan.
Kedua nama tersebut nantinya akan menjadi objek pemeriksaan tim verifikasi sebelum MPR menggelar pemilihan.
"Yang kedua, rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR," ujarnya.
Muzani menjelaskan, pengajuan nama calon sepenuhnya berada pada tahapan yang harus dilaksanakan Presiden sebelum MPR melanjutkan proses pemilihan.
Ia tidak menyampaikan identitas calon yang telah masuk dalam pembahasan maupun kemungkinan nama yang akan diusulkan.
Ketika ditanya mengenai peluang sejumlah tokoh yang berada dalam struktur DPR atau MPR untuk diajukan sebagai calon, Muzani belum bersedia memberikan tanggapan.
"Saya belum bisa komentar, Pak," jawabnya singkat.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pimpinan MPR belum memberikan penjelasan mengenai kemungkinan perubahan mekanisme apabila calon yang diajukan Presiden berasal dari unsur pimpinan atau anggota lembaga legislatif.
Muzani memilih menunggu perkembangan berikutnya setelah surat permintaan calon disampaikan secara resmi kepada Presiden.
