KABARINDONESIA.ID -- Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memperkuat mitigasi bencana nasional. Salah satunya dengan menambah alokasi anggaran secara signifikan agar negara lebih siap menghadapi bencana sebelum kejadian terjadi.
Arahan itu disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video, Senin (7/9/2026).
Rapat tersebut digelar untuk memantau kondisi terkini sekaligus mengevaluasi langkah penanganan sejumlah bencana di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam pengantarnya, Presiden menyinggung sejumlah situasi yang menjadi perhatian pemerintah, mulai dari penanganan pascagempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan serta dampak asap.
Menurut Presiden, posisi Indonesia yang berada di kawasan cincin api atau ring of fire membuat kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi perhatian setiap saat.
“Ini adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api (the ring of fire), jadi ini membawa kita untuk siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” ujar Presiden.
Anggaran Mitigasi Diminta Ditambah
Presiden Prabowo menilai kapasitas mitigasi nasional perlu terus diperkuat. Pengalaman penanganan bencana di berbagai daerah harus menjadi dasar untuk membangun kesiapan yang lebih baik ke depan.
Ia menegaskan, mitigasi tidak boleh hanya mengandalkan respons setelah bencana terjadi. Pemerintah harus memiliki kesiapan lebih besar sejak awal, termasuk dari sisi anggaran.
“Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara segera signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu,” tegas Presiden.
Menurutnya, peningkatan anggaran menjadi bagian penting untuk memastikan peralatan, personel, dan sistem pendukung penanganan bencana tersedia sebelum dibutuhkan.
Dengan langkah tersebut, pemerintah diharapkan dapat bergerak lebih cepat ketika terjadi gempa, erupsi gunung api, kebakaran hutan dan lahan, banjir, maupun bencana lainnya.
Respons Bencana Dinilai Makin Cepat
Dalam rapat tersebut, Presiden juga menilai respons pemerintah terhadap sejumlah bencana sebelumnya telah menunjukkan peningkatan.
Ia mencontohkan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dilakukan dengan pengerahan kekuatan nasional secara besar.
“Kita pulihkan keadaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan kekuatan kita sendiri. Menurut saya kita cukup berhasil, kita atasi. Saya ucapkan terima kasih ke semua unsur,” ucapnya.
Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana, mulai dari kementerian dan lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga relawan dan unsur masyarakat.
Namun, ia menegaskan keberhasilan respons cepat tidak cukup. Negara harus bergerak lebih maju dengan memperkuat langkah antisipatif.
Karhutla Harus Diantisipasi Lebih Awal
Khusus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Presiden meminta pemerintah semakin kuat beralih dari pola reaktif menuju pola antisipatif.
Menurutnya, wilayah rawan harus sudah memiliki peralatan pendukung sebelum bencana terjadi. Peralatan itu meliputi helikopter, pompa air, kendaraan pemadam, hingga ekskavator.
“Saya minta pemikiran kita, dalam perencanaan kita gunakan prinsip lebih baik lebih daripada kurang. Artinya, ini juga nanti Menteri Sesneg siapkan juga, beritahu juga Menteri Keuangan, Menteri Bappenas. Berarti lebih banyak helikopter lebih baik, lebih banyak pompa air lebih baik, lebih banyak pemadam kebakaran lebih baik,” jelasnya.
Presiden menilai kesiapan alat di daerah rawan akan menentukan kecepatan pemerintah dalam mencegah bencana meluas.
Dalam konteks karhutla, penanganan dini menjadi penting agar titik panas tidak berkembang menjadi kebakaran besar yang berdampak pada kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, dan lingkungan.
Master Plan Mitigasi Diminta Disusun
Presiden Prabowo juga meminta penyusunan master plan mitigasi bencana yang menyeluruh dan masif.
Penguatan tersebut mencakup pemanfaatan kapal induk yang akan dimodifikasi untuk mendukung operasi helikopter dan drone.
Selain itu, pemerintah juga diminta menambah pesawat untuk operasi modifikasi cuaca serta mengembangkan teknologi drone untuk mendukung pemadaman dari udara.
“Jadi kita persiapan mengatasi dan mitigasi itu jangan menunggu kejadian, jauh sebelumnya kita siapkan,” tegas Presiden.
Arahan ini menunjukkan pemerintah ingin membangun sistem penanganan bencana yang lebih terencana, cepat, dan berbasis kesiapsiagaan nasional.
Presiden Minta Kebutuhan Warga Flores Dipastikan
Dalam rapat terbatas itu, Presiden juga menyoroti penanganan gempa bumi di Flores.
Presiden ingin memastikan kebutuhan dasar masyarakat di seluruh kabupaten terdampak dapat segera dipulihkan, termasuk wilayah yang belum dikunjunginya secara langsung.
Untuk itu, ia meminta laporan secara berjenjang dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Geologi Kementerian ESDM, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.
Laporan tersebut diperlukan agar pemerintah pusat dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai kondisi lapangan.
Negara Harus Siap Sebelum Bencana
Rapat terbatas tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam menghadapi ancaman bencana ke depan.
Presiden Prabowo meminta mitigasi diperkuat, kesiapan diperbesar, dan seluruh kekuatan negara dikerahkan untuk melindungi rakyat.
Bagi Presiden, menghadapi risiko bencana di Indonesia tidak cukup hanya dengan respons yang cepat setelah kejadian.
Negara harus hadir dan siap bahkan sebelum bencana terjadi.
Dengan kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan ring of fire, kesiapsiagaan menjadi kebutuhan permanen. Pemerintah dituntut tidak hanya memulihkan wilayah terdampak, tetapi juga membangun sistem pencegahan, peralatan, koordinasi, dan anggaran yang lebih kuat.
