KABARINDONESIA.ID -- Pemerintah meningkatkan program bedah rumah secara signifikan pada 2026, dari 45 ribu unit pada tahun sebelumnya menjadi 400 ribu unit. Peningkatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Maruarar menjelaskan peningkatan jumlah rumah yang masuk dalam program perbaikan merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat.
“Ini bagian program yang dibuat oleh negara, Presiden Prabowo itu, tahun lalu itu kita ada 45 ribu bedah rumah. Tahun ini ditingkatkan luar biasa menjadi 400 ribu rumah,” ungkap Maruarar.
Peningkatan target tersebut mencapai hampir sembilan kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Melalui program ini, pemerintah berupaya memperbaiki kondisi rumah masyarakat yang membutuhkan peningkatan kualitas hunian agar lebih layak ditempati.
Pemerintah Perluas Akses Rumah Subsidi Lewat FLPP
Selain program bedah rumah, Maruarar melaporkan perkembangan penyediaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Program pembiayaan tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh rumah dengan skema kredit yang lebih terjangkau.
Pemerintah terus mendorong pelaksanaan FLPP agar akses kepemilikan rumah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan dukungan pembiayaan.
Maruarar menegaskan pengembangan sektor perumahan tidak hanya diarahkan pada pembangunan hunian baru, tetapi juga peningkatan kualitas rumah yang telah ditempati masyarakat.
Dengan demikian, program bedah rumah dan rumah subsidi diharapkan dapat berjalan beriringan dalam memenuhi kebutuhan perumahan nasional.
Libatkan 34 UMKM, Siapkan 2,4 Juta Genteng Lokal
Dalam pertemuan tersebut, Maruarar turut melaporkan pengembangan industri genteng tanah liat yang melibatkan pelaku UMKM di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi bahan bangunan lokal sekaligus memastikan kualitas produk yang digunakan dalam pembangunan perumahan.
Maruarar menyebut sebanyak 34 UMKM telah melalui proses pengujian dan sertifikasi kualitas produk.
“Ada 34 UMKM yang sudah lolos SND, yaitu kriteria kehandalan, artinya dia sudah punya suatu sertifikasi yang kuat, lolos, uji, dan 34 ini menyiapkan 2,4 juta genteng, produk UMKM, genteng dari tanah liat sehingga kualitasnya itu terjaga,” ujar Maruarar.
Sebanyak 34 pelaku UMKM tersebut disiapkan untuk menyediakan sekitar 2,4 juta genteng tanah liat sebagai bagian dari dukungan terhadap kebutuhan material pembangunan.
Pemerintah juga mendorong penggunaan bahan bangunan yang diproduksi pelaku usaha lokal sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok bahan bangunan sekaligus memberikan peluang usaha yang lebih luas bagi UMKM.
“Jadi kita ingin memberdayakan UMKM-UMKM lokal. Jadi kalau bisa produk Jawa Barat bisa dipakai di Jawa Barat. Produk Jawa Tengah bisa dipakai di Jawa Tengah. Sesudah Genteng kita juga akan ke tempat yang lain,” imbuh Maruarar.
Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program perumahan karena manfaat pembangunan dapat dirasakan pula oleh sektor ekonomi masyarakat.
Prabowo Dorong Pengembangan Program ASRI
Maruarar juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo terkait persiapan program ASRI yang berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
Program tersebut dirancang untuk mendorong terciptanya lingkungan yang nyaman, indah, dan sehat, sekaligus memberikan ruang bagi pemberdayaan UMKM.
“Kami juga sudah diminta menyiapkan untuk program ke depan, bagaimana program ASRI, Bapak Presiden itu sangat sekali ingin Indonesia itu nyaman, indah, memperdayakan UMKM, sehat,” pungkas Maruarar.
Pemerintah berharap pengembangan program perumahan dapat memberikan manfaat lebih luas, tidak hanya melalui perbaikan dan penyediaan rumah, tetapi juga melalui peningkatan kualitas lingkungan serta penguatan kegiatan ekonomi lokal.
Dengan peningkatan target bedah rumah, perluasan pembiayaan rumah subsidi, dan pemanfaatan bahan bangunan produksi UMKM, pemerintah berupaya menghubungkan pembangunan perumahan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
