Langsung ke konten
Nasional

Setelah 18 Tahun Dinanti, DPR Sahkan UU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna

DPR RI menyetujui UU Perampasan Aset setelah 18 tahun. Puan Maharani memimpin pengesahan yang menekankan pemulihan kerugian negara dan korban.

gusti
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 (Dok : Ist).
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 (Dok : Ist).

KABARINDONESIA.ID -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang setelah melalui proses panjang selama 18 tahun.

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan ditandai dengan ketukan palu Puan setelah seluruh peserta rapat menyatakan persetujuan terhadap RUU Perampasan Aset.

Regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat upaya pemulihan kerugian negara dan korban tindak pidana, termasuk melalui mekanisme perampasan aset tanpa harus bergantung pada putusan pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap dalam kondisi yang diatur undang-undang.

Puan membuka rapat dengan didampingi empat Wakil Ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 pada hari Kamis, tanggal 19 November dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Puan.

Habiburokhman Ungkap Penantian 18 Tahun

Sebelum pengambilan keputusan, rapat terlebih dahulu mendengarkan laporan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengenai perjalanan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Habiburokhman menjelaskan, pembentukan regulasi tersebut telah melalui proses panjang sejak pertama kali diusulkan sekitar 18 tahun lalu.

Menurutnya, pembahasan di Komisi III DPR RI juga berlangsung lebih dari satu tahun, dimulai pada Agustus 2025.

“Karena memang sudah 18 tahun ini diusulkan sejak awal dahulu ya, dan sudah satu tahun lebih, undang-undang ini berproses di komisi III. Tepatnya sejak Agustus 2025,” jelas Habiburokhman.

Ia menyebut pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu langkah untuk memperbarui pendekatan hukum dalam penanganan tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara maupun masyarakat.

Selama ini, menurut Habiburokhman, penegakan hukum pidana cenderung menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku melalui pidana penjara.

Sementara itu, pemulihan kerugian negara dan korban dinilai membutuhkan perhatian yang lebih besar.

“Yang pertama kondisi saat ini, bahwa ya, tujuan penghukuman sebelumnya hanya adalah pemenjaraan pelaku pidana. Lalu hanya bergantung pada putusan pidana final, fragmentasi pengelolaan, dan korupsinya konvensional,” ungkapnya.

Perampasan Aset Tak Hanya Menyasar Koruptor

Habiburokhman menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset membawa perubahan pendekatan dalam penanganan tindak pidana.

Regulasi tersebut tidak hanya menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga pada upaya mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan.

Salah satu mekanisme yang menjadi perhatian adalah perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture.

Mekanisme tersebut memungkinkan proses perampasan aset melalui jalur hukum tersendiri dalam keadaan yang memenuhi persyaratan undang-undang.

Habiburokhman juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset yang terintegrasi, memanfaatkan teknologi informasi, serta memiliki sistem pengawasan yang independen.

“Kemudian hukum acara yang kita sempurnakan menjadi hukum acara tanpa putusan pidana atau non-conviction based. Lalu kita mengenangkan sistem pengelolaan terpadu berbasis IT dan independen, dan ruang lingkupnya mencakup tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya seperti investasi fiktif dan finansial modern yang memiliki banyak korban, dengan perspektif korban,” papar Habiburokhman.

Dengan cakupan tersebut, UU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan hasil tindak pidana korupsi.

Regulasi ini juga diarahkan untuk menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana lain, termasuk kejahatan finansial modern dan investasi fiktif yang dapat menimbulkan kerugian bagi banyak korban.

Meski demikian, penerapan perampasan aset tetap harus mengikuti persyaratan dan prosedur hukum yang ditetapkan, termasuk perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik.

Puan Minta Persetujuan Seluruh Anggota DPR

Setelah laporan Komisi III, rapat dilanjutkan dengan penyampaian pandangan pemerintah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini hadir sebagai salah satu perwakilan pemerintah dalam rapat tersebut.

Selanjutnya, Puan meminta persetujuan seluruh peserta rapat terhadap RUU Perampasan Aset.

“Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab peserta Rapat Paripurna DPR.

Puan kemudian mengetuk palu sebagai tanda persetujuan DPR terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset.

“Terima kasih, Alhamdulillah,” lanjut Puan.

Persetujuan tersebut menandai selesainya pembahasan tingkat II di DPR setelah sebelumnya Komisi III bersama pemerintah menyepakati hasil pembahasan tingkat pertama.

Puan Apresiasi Pembahasan yang Melibatkan Masyarakat

Usai pengambilan keputusan, Puan menyampaikan penghargaan kepada pemerintah dan Komisi III DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Ia menilai proses penyusunan regulasi tersebut membutuhkan ketelitian agar ketentuan yang dihasilkan dapat diterapkan dengan baik.

“Perkenankan pula kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dengan lancar, dengan hati-hati, dan seksama,” ucapnya.

Puan juga menyoroti pentingnya keterbukaan selama proses pembahasan.

Menurutnya, akses publik terhadap proses legislasi dapat membantu masyarakat memahami substansi regulasi sekaligus mengurangi kesalahpahaman.

“Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” tambah Puan.

Pembahasan RUU Perampasan Aset disebut telah melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui mekanisme partisipasi publik bermakna atau meaningful participation.

Masukan tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi, khususnya dalam merumuskan ketentuan mengenai efektivitas penegakan hukum, pemulihan aset, serta perlindungan hak masyarakat.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan pendapat dan saran sehingga undang-undang ini dapat diselesaikan dengan baik,” sebutnya.

Puan kemudian menutup rapat setelah seluruh agenda pengambilan keputusan diselesaikan.

“Alhamdulillah,” pungkas Puan.

Pemulihan Kerugian Negara dan Korban Jadi Perhatian

Persetujuan UU Perampasan Aset menjadi perkembangan penting dalam pembaruan kerangka hukum penanganan hasil tindak pidana di Indonesia.

Melalui pengaturan tersebut, proses penegakan hukum diharapkan tidak hanya berakhir pada penghukuman pelaku, tetapi juga dapat menjangkau aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Pendekatan pemulihan kerugian negara dan korban menjadi salah satu tujuan utama yang disampaikan dalam pembahasan regulasi tersebut.

Namun, efektivitas pelaksanaannya akan bergantung pada ketentuan teknis, pengawasan lembaga terkait, dan penerapan prosedur hukum yang menjamin perlindungan hak masyarakat.

Setelah mendapat persetujuan bersama DPR dan pemerintah, RUU Perampasan Aset memasuki tahapan lanjutan sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pengesahan oleh Presiden dan pengundangan.

Dengan demikian, persetujuan dalam rapat paripurna merupakan tonggak penting setelah penantian panjang selama 18 tahun, sementara pelaksanaan ketentuannya tetap mengikuti status pengundangan dan aturan mulai berlaku yang ditetapkan.

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua