KABARINDONESIA.ID -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan konstitusional mengusulkan dua calon Wakil Presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak secara khusus menjelaskan asal partai politik dari calon yang diajukan Presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Muzani seusai rapat gabungan MPR yang menetapkan tahapan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan.
Muzani menjelaskan, konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden. Selanjutnya, MPR memilih satu di antara dua calon tersebut melalui sidang paripurna.
"Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa itu menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asal dari mana? Asalnya dari mana? Enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang itu," ujar Ahmad Muzani menjawab pertanyaan wartawan, dikutip Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Pernyataan tersebut muncul ketika Muzani ditanya mengenai kemungkinan Prabowo mempertimbangkan usulan partai-partai politik dalam koalisi pemerintah untuk menentukan calon Wakil Presiden.
Sejumlah pertanyaan juga mengarah pada kemungkinan pembahasan calon pengganti Gibran dalam pertemuan partai-partai koalisi di Bogor.
Namun, Muzani mengaku tidak mengetahui apakah pertemuan tersebut akan membahas nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan kepada MPR.
"Saya tidak tahu. Tapi yang pasti kewajiban kami sebagai pimpinan adalah hari ini kami akan menandatangani surat kepada Presiden dan hari ini juga akan kami kirimkan kepada Bapak Presiden," tegasnya.
Muzani menekankan bahwa langkah yang menjadi tanggung jawab MPR saat ini adalah mengirimkan surat resmi kepada Presiden untuk meminta dua nama calon.
Ia belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai proses politik yang akan ditempuh Presiden dalam menentukan kandidat.
Usulan Dua Nama Menjadi Kewenangan Presiden
Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua calon, sementara keputusan mengenai siapa yang terpilih berada di tangan MPR melalui mekanisme persidangan.
Dalam konteks pengunduran diri Gibran, Presiden Prabowo menjadi pihak yang akan menyerahkan dua nama calon kepada MPR.
Namun, Muzani tidak memastikan apakah calon tersebut harus berasal dari partai politik tertentu, partai pengusung pada Pemilihan Presiden 2024, atau unsur lain yang memenuhi persyaratan.
Ia hanya menegaskan bahwa ketentuan konstitusi mengenai pengajuan calon tidak secara eksplisit menyebut asal partai politik kandidat.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan lanjutan dari wartawan terkait ketentuan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Wartawan menyinggung kemungkinan Presiden mempertimbangkan partai politik pengusung pasangan calon yang memenangkan pemilihan presiden.
Namun, Muzani tidak memberikan jawaban yang memastikan bagaimana pertimbangan politik tersebut akan diterapkan.
Ia meminta wartawan menunggu perkembangan proses yang baru dimulai oleh MPR.
"Nanti tunggu waktu ya, sabar sedikit ya. Mohon kesabaran semuanya karena semua perosakan mulai berlangsung setelah hari ini. Mudah-mudahan semua lancar dan mudah-mudahan semuanya dimudahkan," ujarnya.
Nama Calon Diharapkan Segera Diserahkan
Selain membahas kewenangan Presiden, Muzani menjelaskan bahwa MPR telah mengambil keputusan untuk segera mengirimkan surat permintaan pengajuan dua calon Wakil Presiden.
Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat gabungan yang digelar setelah Gibran menyampaikan pengunduran dirinya pada Kamis (12/11/2026).
MPR membutuhkan nama calon yang diajukan Presiden agar dapat melaksanakan pemeriksaan persyaratan sebelum sidang paripurna.
Ketika wartawan menyinggung batas waktu pengajuan calon, Muzani memberikan respons singkat.
"Insyaallah," jawabnya saat ditanya mengenai kemungkinan nama calon disampaikan pada pekan berikutnya.
Sesuai penjelasan resmi MPR, Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk menyampaikan dua nama calon. Ketentuan UU MD3 juga mengatur bahwa pengajuan dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
MPR telah menetapkan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden pada Rabu, 2 Desember 2026.
Dengan jadwal tersebut, pengajuan calon menjadi tahapan penting yang harus diselesaikan sebelum proses verifikasi dimulai.
Muzani tidak mengungkap apakah Presiden telah menyiapkan nama calon tertentu maupun apakah sudah berlangsung komunikasi politik dengan partai-partai pendukung pemerintah.
Muzani Belum Komentari Peluang Tokoh DPR dan MPR
Dalam sesi tanya jawab, Muzani juga mendapat pertanyaan mengenai peluang sejumlah tokoh yang sedang menduduki jabatan di DPR atau MPR untuk diusulkan sebagai calon Wakil Presiden.
Wartawan menyinggung kemungkinan perubahan mekanisme kelembagaan apabila salah satu calon yang diajukan Presiden merupakan anggota atau pimpinan lembaga legislatif.
Pertanyaan tersebut juga menyinggung sejumlah nama tokoh politik yang berada dalam lingkungan parlemen, termasuk unsur pimpinan MPR dan DPR.
Namun, Muzani belum bersedia memberikan penilaian.
"Saya belum bisa komentar," katanya.
Ia tidak memberikan penegasan mengenai kemungkinan pencalonan tokoh tertentu maupun mekanisme yang harus ditempuh apabila calon yang diajukan berasal dari parlemen.
Muzani juga tidak mengonfirmasi adanya nama yang telah diprioritaskan dalam pembahasan pengganti Gibran.
Dengan demikian, pembicaraan mengenai siapa yang akan menjadi calon Wakil Presiden masih menunggu keputusan dan pengajuan resmi Presiden Prabowo.
MPR Siapkan Verifikasi Dua Calon Wapres
Sambil menunggu pengajuan nama, MPR telah memutuskan membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang.
Tim tersebut akan diketuai salah seorang pimpinan MPR dan bertugas memeriksa persyaratan kedua calon.
"Yang ketiga, rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR. Tim verifikasi ini tugasnya adalah memverifikasi semua persyaratan calon wakil presiden," jelas Muzani.
Selain tim verifikasi, MPR juga membentuk tim ad hoc beranggotakan 36 orang yang dipimpin tiga Wakil Ketua MPR.
Tim ad hoc akan menangani persiapan ketetapan MPR dalam proses pengangkatan Wakil Presiden yang terpilih.
Pembentukan dua tim tersebut menjadi bagian dari kesiapan MPR untuk melaksanakan pemilihan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Muzani mengatakan, seluruh keputusan dalam rapat gabungan diarahkan untuk memastikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berjalan lancar.
Ia mengakui bahwa pengunduran diri Gibran dan penentuan penggantinya mendapatkan perhatian luas dari masyarakat.
"Kami merasa bahwa perhatian dan harapan masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia terhadap persoalan ini begini besar. Karena itu kami menyampaikan terima kasih atas support, pandangan, perhatian, pemikiran yang begitu besar disampaikan oleh seluruh masyarakat dari berbagai macam lapisan," tuturnya.
Muzani meminta masyarakat memberikan dukungan terhadap proses ketatanegaraan yang akan dijalankan MPR bersama Presiden.
"Pimpinan MPR berharap semua hajat yang akan kami selenggarakan nanti berjalan lancar. Karena itu kami mohon doa, dukungan, support yang terus-menerus dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia," katanya.
Hingga rapat gabungan berakhir, belum ada dua nama calon Wakil Presiden yang diumumkan secara resmi.
MPR masih menunggu surat pengajuan dari Presiden Prabowo Subianto sebagai dasar untuk melanjutkan pemeriksaan persyaratan sebelum pemilihan berlangsung pada 2 Desember mendatang.
