KABARINDONESIA.ID -- Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad secara tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pertemuan keduanya berlangsung di tengah menguatnya pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Meski berlangsung di tengah dinamika politik tersebut, Sjafrie membantah pertemuannya dengan Dasco membahas pengisian jabatan wakil presiden. Ia menegaskan kedatangannya ke DPR semata-mata untuk membicarakan urusan pertahanan negara.
Sjafrie tiba di kompleks parlemen sekitar pukul 13.50 WIB dengan mengenakan pakaian safari berwarna cokelat. Ia kemudian menuju ruangan Dasco untuk melakukan pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam.
Seusai pertemuan, Sjafrie memberikan keterangan kepada wartawan dengan didampingi Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.
Ia menjelaskan, Dasco merupakan Wakil Ketua DPR yang mengoordinasikan bidang politik dan keamanan, termasuk urusan pertahanan. Karena itu, pertemuan tersebut berkaitan dengan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan.
"Saya hari ini datang ke DPR RI, tapi kebetulan ini tempatnya ada gedung MPR juga. Saya berniat bertemu dengan Koordinator Polkam dari DPR RI yang membawahi pertahanan, yaitu Pak Sufmi Dasco. Saya juga mempunyai kepentingan untuk berkonsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI. Untuk apa? Adalah untuk tukar pikiran di dalam memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Pertahanan," kata Sjafrie setelah bertemu dengan Dasco, Kamis (19/11/2026).
Sjafrie Bantah Bahas Calon Wakil Presiden
Pertemuan Sjafrie dan Dasco menjadi perhatian karena berlangsung ketika sejumlah nama politikus Partai Gerindra disebut-sebut dalam pembicaraan mengenai pengisian jabatan wakil presiden.
Dasco merupakan salah satu nama yang muncul dalam pembicaraan tersebut. Selain dirinya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono dan Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra Ahmad Muzani juga disebut-sebut sebagai figur yang berpotensi dipertimbangkan.
Namun, Sjafrie menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai dinamika politik maupun penentuan calon wakil presiden dalam pertemuannya dengan Dasco.
”Tidak ada pembahasan yang menyangkut hal itu, ya. Saya juga tidak berniat dan tidak berminat untuk membahas itu. Yang saya bahas adalah peran, tugas, fungsi saya selaku Menteri Pertahanan dan selaku pembantu presiden di bidang pertahanan, dan juga saya selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional, Ketua Harian, yang berkomunikasi terus dengan Pak Sufmi Dasco dan juga berkomunikasi dengan Ketua Komisi I,” ujar Sjafrie saat menjawab pertanyaan awak media.
Sjafrie menyatakan bahwa komunikasi dengan pimpinan DPR merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang pertahanan.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan DPR dalam membahas kebijakan maupun pengawasan terhadap program pertahanan negara.
Bahas Revisi UU Pertahanan yang Berusia 24 Tahun
Sjafrie mengungkapkan bahwa salah satu agenda utama pertemuan tersebut adalah rencana penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Menurutnya, regulasi tersebut telah berlaku selama 24 tahun dan perlu dievaluasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan pertahanan nasional.
"Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, 24 tahun, belum mengadakan satu penyempurnaan. Sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi," ucap dia.
Sjafrie menilai pembaruan UU Pertahanan diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan pertahanan dengan perkembangan situasi strategis yang dihadapi Indonesia.
Ia juga menyinggung bahwa Undang-Undang TNI telah mengalami revisi, sementara regulasi yang mengatur pertahanan negara secara lebih luas masih memerlukan penyempurnaan.
Karena itu, Sjafrie melakukan konsultasi dengan Dasco dan Utut Adianto untuk membicarakan kebutuhan pembaruan regulasi tersebut.
Pertemuan itu menjadi bagian dari komunikasi awal antara Kementerian Pertahanan dan DPR mengenai arah penyempurnaan kebijakan pertahanan nasional.
Sjafrie Ungkap Rencana Pembentukan 514 Batalyon
Selain revisi UU Pertahanan, Sjafrie membahas perkembangan kegiatan pertahanan yang berada dalam pengawasan DPR RI.
Salah satu program yang disinggung adalah pengembangan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di berbagai daerah.
Sjafrie menjelaskan bahwa pemerintah merencanakan penempatan satu batalyon pada setiap kabupaten, dengan target yang disebutnya mencapai 514 batalyon.
Menurutnya, rencana tersebut bukan ditujukan untuk melakukan militerisasi daerah, melainkan sebagai bagian dari penguatan sistem pertahanan nasional.
"Kita menempatkan satu batalyon di setiap kabupaten. Dengan adanya 514 kabupaten, nanti akan ada 514 batalion. Nah, ini bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah, tapi ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional. Amanat konstitusi itu tidak bisa diamandemen di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, tetapi implementasinya ada di dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar di mana sifat pertahanan kita adalah Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Jadi kita melakukan ini, ini adalah berdasarkan amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional," tutur dia.
Sjafrie mengaitkan rencana pengembangan batalyon tersebut dengan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pertahanan dan keamanan negara.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pertahanan perlu dijalankan berdasarkan kepentingan nasional dan tetap berada dalam kerangka konstitusi.
Rencana pembentukan batalyon tersebut juga menjadi bagian dari pembahasan mengenai pengawasan DPR terhadap pelaksanaan program pertahanan.
Meski demikian, angka 514 batalyon yang disampaikan Sjafrie merupakan target pengembangan, bukan jumlah satuan yang telah terbentuk atau beroperasi.
Pertemuan Berlangsung di Tengah Dinamika Politik
Pertemuan Sjafrie dan Dasco berlangsung ketika proses pengisian jabatan wakil presiden menjadi perhatian politik nasional.
Sejumlah figur dari Partai Gerindra disebut-sebut dalam pembicaraan mengenai kandidat yang dapat diajukan untuk mengisi jabatan tersebut.
Dasco menjadi salah satu nama yang mendapat perhatian karena posisinya sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus politikus Partai Gerindra.
Kendati demikian, Sjafrie menolak mengaitkan pertemuan tersebut dengan proses penentuan calon wakil presiden.
Ia menegaskan pembicaraan dengan Dasco dan koordinasi bersama Komisi I DPR berfokus pada penyempurnaan UU Pertahanan serta pengawasan terhadap program-program pertahanan negara.
Dengan demikian, berdasarkan keterangan yang disampaikan Sjafrie, pertemuan tertutup tersebut merupakan agenda konsultasi antara pemerintah dan pimpinan DPR di bidang pertahanan, bukan pembahasan mengenai pengisian jabatan wakil presiden.