KabarIndonesia.id — Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Bahtiar Baharuddin, meresmikan rehabilitasi rumah bagi 21 keluarga korban banjir yang terjadi di Kabupaten Mamuju pada 2024. Peresmian dan serah terima bantuan tersebut berlangsung di Desa Sondoang, Kecamatan Kalukku, Mamuju, pada Jumat (29/11).
Bantuan ini merupakan hasil dari program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sulawesi Barat, yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi rumah warga yang terdampak bencana banjir. Sebanyak 21 unit rumah yang rusak parah akibat bencana banjir tersebut telah selesai diperbaiki, dan kini siap dihuni oleh pemiliknya.
Hadir dalam acara tersebut Pj Ketua PKK Sulbar, Sofha Marwah, serta sejumlah pejabat dari Dinas Perkim Sulbar dan masyarakat Desa Sondoang. Acara ini juga dihadiri oleh warga yang telah menerima bantuan rehabilitasi, yang menyambut gembira atas perhatian pemerintah terhadap nasib mereka setelah bencana yang melanda beberapa bulan lalu.
Dalam kesempatan tersebut, salah satu warga penerima manfaat, Bodi, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Bodi mengungkapkan, program rehabilitasi ini sangat berarti bagi keluarganya. “Terima kasih atas adanya bantuan ini, berkat program ini kami bisa menempati rumah layak huni,” ujar Bodi dengan penuh haru.
Ia juga menambahkan bahwa, dengan perbaikan rumah yang telah selesai dilakukan, masyarakat Desa Sondoang dapat kembali beraktivitas seperti biasa. “Kami sangat bersyukur dengan hadirnya sosok Gubernur yang mau datang ke kampung kami dan membantu rehab rumah kami,” tambahnya.
Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa program rehabilitasi rumah ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Sulbar untuk membantu warga yang terdampak bencana banjir besar yang terjadi pada awal tahun 2024.Banjir tersebut telah merusak banyak infrastruktur, termasuk rumah warga, yang menyebabkan mereka terpaksa tinggal di tempat yang tidak layak huni. “Program rehabilitasi ini adalah bagian dari tanggung jawab kami untuk memulihkan kondisi rumah dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” jelas Bahtiar.
Selain itu, Bahtiar juga menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Barat, yang merupakan daerah dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terkecil di Indonesia. “Terus terang, kita di Sulbar memiliki APBD yang paling kecil di seluruh Indonesia. Kami juga menghadapi tantangan besar dalam hal kemiskinan, di mana tingkat kemiskinan di sini masih sangat tinggi. Ditambah lagi, sekitar 70 persen wilayah kami berupa pegunungan, yang menyulitkan akses dan distribusi bantuan,” ungkapnya.
Meskipun begitu, Bahtiar menekankan bahwa Pemprov Sulbar berkomitmen untuk terus berupaya membantu masyarakat dengan segala keterbatasan yang ada. Namun, ia juga berharap agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap Sulawesi Barat, khususnya dalam hal anggaran dan program bantuan pasca-bencana. “Kami tahu bahwa anggaran kami terbatas, dan Sulbar tidak memiliki sumber pendapatan alternatif yang besar. Tidak ada industri besar atau pertambangan di sini. Oleh karena itu, kami berharap bantuan dari pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambah Bahtiar.
Lebih lanjut, Bahtiar juga menyinggung pentingnya peningkatan sektor pertanian dan peternakan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. “Kami sangat membutuhkan bantuan dalam peningkatan produksi pertanian dan peternakan. Tanah kami sangat subur, cocok untuk berbagai jenis tanaman seperti coklat, durian, sayuran, hingga beternak. Kami berharap agar bantuan untuk sektor ini bisa segera diterima,” ungkapnya.
Bahtiar juga menyatakan harapannya terkait dengan program bantuan dari pemerintah pusat, yang direncanakan akan cair pada tahun 2025. Hal ini disampaikan setelah dirinya melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta beberapa waktu lalu. “Kami sudah berdiskusi dengan BNPB dan ada kemungkinan bahwa pada tahun 2025, akan ada anggaran baru untuk perbaikan rumah-rumah pasca bencana di Sulawesi Barat. Kami berharap bantuan ini bisa segera terealisasi untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak,” tambahnya.
Rehabilitasi rumah-rumah yang rusak akibat bencana banjir ini tidak hanya menjadi wujud perhatian pemerintah, tetapi juga mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta masyarakat dalam pemulihan pasca-bencana. Program rehabilitasi rumah ini adalah salah satu contoh konkret dari upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam dan mendorong pemulihan sosial-ekonomi di tingkat lokal.
Masyarakat pun sangat menghargai langkah yang diambil oleh Pemprov Sulbar, karena selain membantu memperbaiki rumah-rumah mereka, program ini juga membawa harapan bagi masa depan yang lebih baik. Bagi mereka, rumah yang layak huni adalah simbol keberlanjutan kehidupan yang stabil, di mana mereka bisa kembali beraktivitas dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan rasa aman dan nyaman.
Ke depannya, diharapkan pemerintah dapat terus meningkatkan alokasi anggaran untuk bencana alam, serta mempercepat distribusi bantuan ke daerah-daerah yang terdampak. Dengan adanya perhatian lebih, khususnya dari pemerintah pusat, Sulawesi Barat dapat lebih siap menghadapi tantangan bencana alam di masa yang akan datang dan membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakatnya.
(Sumber: KabarMakassar.com)
