KabarIndonesia.id — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan rencana pemerintah untuk menghentikan impor beras mulai tahun 2025. Ia menegaskan, jika ada impor pada tahun tersebut, jumlahnya akan sangat kecil dan hanya berasal dari kuota impor 2024 yang belum terealisasi.
“Mudah-mudahan tahun depan kita nggak impor beras. Kalau impor pun sedikit,” ujar Zulkifli dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Pernyataan ini disampaikan setelah pemerintah menetapkan kuota impor beras sebesar 3,6 juta ton untuk tahun 2024. Hingga saat ini, realisasi impor baru mencapai sekitar 2,9 juta ton, sehingga sisa kuota akan dilanjutkan hingga akhir tahun 2024 atau awal 2025.
“Sudah diputuskan 3,6 juta ton, baru masuk 2 koma sekian. Sampai akhir tahun mungkin ada tambahan lagi yang masuk, tapi tetap dalam keputusan tersebut,” jelas Zulkifli.
Selain menghentikan impor, pemerintah juga mempercepat target swasembada pangan. Awalnya, swasembada ditargetkan tercapai pada 2028, namun Presiden Prabowo Subianto dalam forum G20 dan APEC mengumumkan percepatan target tersebut menjadi 2027.
“Kemarin, Bapak Presiden sudah mengumumkan di G20 dan APEC, bukan 2028, tapi 2027. Jadi kita punya waktu dua tahun,” ujar Zulkifli.
Percepatan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan pangan, terutama beras. Pemerintah menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk bekerja lebih keras dalam menyelesaikan permasalahan yang menghambat pencapaian swasembada.
Zulkifli menyebut beberapa masalah utama yang harus segera ditangani, termasuk penyaluran pupuk bersubsidi. Selama ini, alur distribusi pupuk dinilai terlalu panjang sehingga tidak efisien. Hal ini sering menjadi hambatan bagi petani dalam meningkatkan produktivitas lahan mereka.
Selain itu, pemerintah akan memperbaiki sistem irigasi dan meningkatkan pendampingan teknis kepada petani. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target swasembada dan mengurangi ketergantungan pada impor beras.
Zulkifli memastikan bahwa stok beras nasional aman hingga akhir 2024. Cadangan beras di gudang Perum Bulog Jakarta mencapai 140 ribu ton, sementara gudang Bulog tersebar di lebih dari 1.508 lokasi di seluruh Indonesia.
“Stok yang ada mencukupi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik,” ungkapnya.
Bulog juga terus memantau distribusi beras untuk memastikan tidak ada gangguan pasokan di berbagai daerah. Pemerintah berharap kestabilan ini akan berlanjut hingga tahun-tahun mendatang, termasuk saat proses transisi menuju swasembada.
Untuk mendukung pencapaian target, pemerintah akan mengalokasikan anggaran tambahan untuk program peningkatan produksi pangan. Program ini meliputi penyediaan alat mesin pertanian (alsintan), perluasan lahan pertanian, dan pemberian insentif bagi petani yang berhasil meningkatkan hasil panen.
Di sisi lain, pemerintah juga menggencarkan kampanye penggunaan beras lokal untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada beras impor. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan terhadap hasil panen petani domestik.
Jika swasembada pangan tercapai, Indonesia tidak hanya akan berhenti mengimpor beras, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi negara pengekspor beras. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional.
“Swasembada bukan hanya soal berhenti impor, tapi juga soal kedaulatan pangan. Kita ingin memastikan bahwa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri,” tegas Zulkifli.
Zulkifli menekankan bahwa pencapaian target ini membutuhkan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. “Kita semua harus terlibat. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan Indonesia menjadi negara yang mandiri dalam pangan,” ujarnya.
Pemerintah optimistis dengan langkah-langkah yang telah disiapkan, target swasembada pangan dapat tercapai sesuai jadwal. Meski demikian, tantangan yang ada tidak boleh dianggap remeh, sehingga kerja sama antarlembaga dan konsistensi program menjadi kunci utama keberhasilan.
Dengan target ambisius ini, Indonesia diharapkan dapat menunjukkan kemampuannya sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia.
(Sumber: kabarjawa.com)
