KabarIndonesia.id — Dalam upaya mengendalikan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar High Level Meeting (HLM) pada Selasa, 3 Desember 2024, di Pendopo Lokatantra Lamongan.
Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pejabat terkait dan bertujuan untuk merumuskan langkah konkret dalam menanggulangi inflasi, yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya menjelang liburan akhir tahun.
“Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama, mungkin pada tahun ini faktor dari pesta demokrasi. Di tengah tantangan dinamika global, terutama fluktuasi harga dan komoditas, menjadi prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tertuang dalam road map reformasi birokrasi,” ujar Bupati Lamongan, yang akrab disapa Pak Yes, dalam sambutannya di acara tersebut.
Pernyataan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk mengatasi masalah inflasi yang semakin kompleks, terutama menjelang Nataru.
Pak Yes juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi yang lebih mendalam terkait kinerja pengendalian inflasi.
“Kami lebih mengukur indeks dari sisi dampak kinerja, dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif,” tambahnya.
Hal ini menunjukkan adanya perubahan pendekatan yang lebih berbasis pada hasil nyata dibandingkan sekadar administrasi.
Pada tahun 2024, Lamongan berhasil meraih predikat BB untuk reformasi birokrasi, yang artinya dianggap sangat baik. Pak Yes mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan hasil dari upaya maksimal Pemkab Lamongan dalam memperbaiki sistem birokrasi dan pengendalian inflasi.
Angka inflasi di Lamongan sendiri tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 3,24% (yoy). Di Lamongan, melalui program sister city, inflasi tercatat sebesar 0,24% (bulan ke bulan) dan 1,76% (tahun ke tahun).
Walaupun angka inflasi tersebut terbilang kecil, Pak Yes mengingatkan agar semua pihak tetap waspada agar tidak terjadi lonjakan, terutama menjelang Nataru yang berpotensi memicu inflasi yang lebih tinggi.
Kelompok penyumbang inflasi terbesar di Lamongan pada tahun 2024 ini adalah sektor makanan, minuman, dan tembakau, yang mencatatkan kontribusi sebesar 0,12%.
“Angka inflasi ini kecil, namun kita harus terus menekan agar tidak terjadi lonjakan, terlebih saat Nataru berpotensi terjadi inflasi yang tinggi,” tegas Pak Yes. Oleh karena itu, Pemkab Lamongan telah merancang sejumlah strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi masalah inflasi.
Untuk strategi jangka pendek, Pemkab Lamongan akan menggelar operasi pasar murah yang akan diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lamongan, serta gerakan pangan murah yang diprakarsai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Langkah ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan meringankan beban biaya hidup, khususnya dalam menghadapi kebutuhan pokok yang meningkat menjelang perayaan Nataru.
“Hal ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan meringankan biaya pembelian masyarakat,” jelas Pak Yes, menekankan bahwa keberhasilan operasi pasar murah dan gerakan pangan murah akan sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Harapannya, inisiatif ini dapat mengurangi tekanan inflasi pada barang-barang pokok, seperti beras, minyak, dan bahan makanan lainnya.
Sedangkan untuk strategi jangka panjang, Pemkab Lamongan mengusung program menanam kebutuhan makanan seperti sayuran di pekarangan rumah warga. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah.
Selain itu, Pemkab Lamongan juga berfokus pada keberhasilan panen raya yang diharapkan dapat menurunkan harga pangan di pasar. Semua organisasi perangkat daerah (OPD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Lamongan bersinergi dalam melaksanakan strategi ini, dengan harapan dapat mengendalikan inflasi secara berkelanjutan.
Pak Yes menambahkan bahwa Pemkab Lamongan juga menerapkan prinsip 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif) untuk mengendalikan inflasi.
“Selain itu, kami juga bersinergi dengan Pemerintah Provinsi maupun pusat,” ungkap Pak Yes, yang menegaskan pentingnya koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan dalam menghadapi tantangan inflasi.
Di sisi lain, dalam upaya menekan inflasi pada komoditas beras, Pimpinan Cabang Bulog Bojonegoro, Ferdian Darma Atmaja, mengungkapkan bahwa stok beras di Gudang Beras Lamongan yang terletak di Karangkembang pada tahun 2024 ini mencapai 2.279.615 kilogram.
Beras tersebut dijual dengan harga Rp 12.500 per kilogram, yang diharapkan dapat stabil dan mencegah lonjakan harga yang bisa berdampak pada inflasi. Selain itu, Bulog juga telah menyalurkan bantuan beras kepada 97.771 penerima bantuan pangan di Lamongan, di mana setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi dampak inflasi pada komoditas pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan beban masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, dapat sedikit berkurang.
Dengan berbagai langkah strategis yang telah disusun, baik jangka pendek maupun jangka panjang, Pemkab Lamongan berupaya keras untuk mengendalikan inflasi menjelang Nataru 2025.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat serta keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui operasi pasar murah, gerakan pangan murah, serta program ketahanan pangan lokal, diharapkan inflasi dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat Lamongan dapat terjaga.
(Sumber: kabarjawa.com)
