KabarIndonesia.Id — Pemerintah bersiap memperluas layanan kesehatan primer dengan mereaktivasi sekitar 300 ribu posyandu di seluruh Indonesia.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan saat ini jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia masih sangat terbatas sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat.
“Sulit bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan layanan kesehatan ke 80-an ribu desa, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi, kalau kita hanya mengandalkan puskesmas yang jumlahnya sekitar 10 ribuan, tidak akan cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat,” pungkasnya , dalam keterangan pers dikanal Youtube Kementerian Kesehatan, Jumat (13/5).
Menurutnya, jumlah unit yang banyak dan ditunjang dengan kader kesehatan yang terampil serta sarana dan prasarana yang baik, Menkes meyakini posyandu memiliki potensi yang sangat besar untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia.
Tidak hanya itu, ia menjelaskan penggaungan Kembali serta rebranding posyandu merupakan bagian dari transformasi di bidang Kesehatan.
“Kita akan mereaktivasi, meredefinisikan lagi posyandu agar bisa lebih sistematis dan lebih mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk memberikan layanan kesehatan standar di seluruh pelosok Indonesia,” jelasnya.
Ia, menambahkan bahwa reaktivasi ini menjadi tantangan tersendiri terutama di masa pandemic Covid-19 karena operasional posyandu sedikit terganggu saat pandemic.
Dilaporkan, jumlah kunjugan sasaran ke posyandu menurun seiring dengan tingginya penularan dan penyebaran Covid-19.
“Posyandu kita di masa pandemi jauh lebih menurun, data yang kita terima penurunanya sampai 70 persen lebih. Posyandu tidak bisa melakukan aktivitas karena pandemi COVID-19,” ucapnya.
Melihat hal ini, pemerintah melalui Kemenkes berupaya keras untuk meningkatkan jumlah sasaran yang mengunjungi posyandu dengan menghadirkan berbagai program-program kesehatan yang menarik, update dan kekinian yang berorientasi pada peningkatan pola hidup bersih dan sehat sebagai investasi kesehatan masa depan.
Menkes menegaskan, salah satu program yang diprioritaskan pemerintah melalui posyandu adalah imunisasi.
Melalui kader-kader posyandu, pemerintah berharap cakupan imunisasi rutin bagi anak yang sempat terganggu akibat pandemic Covid-19 bisa kembali meningkat.
“Imunisasi nasional akan sukses kalau didukung oleh seluruh kader-kader kita yang ada di posyandu,” katanya.
Dilaporkan terdapat sekitar 1,7 juta anak Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2019-2021. Dengan jumlah anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang semakin banyak, dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan jumlah kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dan terjadinya Kejadian Luar Biasa atau KLB PD3I seperti campak, rubela, dan difteri di beberapa wilayah.
