KabarIndonesia.id — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat ini mulai mendesain rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Pemindahan ASN ini adalah salah satu langkah strategis dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pembangunan IKN yang telah diprogramkan oleh pemerintah.
Pemindahan ASN ke IKN bertujuan untuk mengoptimalkan distribusi pemerintahan dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan di pusat negara yang baru tersebut.
Keputusan untuk memindahkan ASN ini juga bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas pemerintahan yang lebih modern, serta untuk menciptakan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto mengatakan bahwa terkait rencana pemindahan ASN ke IKN, masih dalam tahap perancangan.
Mulai dari kapan berangkatnya ASN ke IKN hingga sumber rekrutmen ASN yang akan dipindahkan, semua itu sedang dirancang dengan matang.
“ASN tetap kita desain untuk pergeserannya, nanti secara garis besar kita rancang sehingga kapan mereka harus berangkat, dari mana direkrut mereka nanti kita siapkan,” ujar Purwadi Pada Hari Senin,(09/12/2024).
Menurut Purwadi, pemindahan ASN ini akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan kelancaran transisi dan untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul selama proses pemindahan.
Dalam hal ini, pihak Kementerian PANRB juga sedang mempersiapkan sejumlah kebijakan dan strategi terkait rekrutmen ASN yang akan ditempatkan di IKN, baik itu rekrutmen ASN dari daerah lain maupun pemindahan ASN yang sudah bekerja di kementerian dan lembaga di Jakarta.
Selain itu, meskipun fokus utama saat ini adalah pada program percepatan swasembada pangan yang menjadi prioritas nasional, pemerintah tetap akan melanjutkan pembangunan IKN dengan penuh komitmen.
Pemerintah menyadari bahwa pembangunan IKN bukan hanya tentang pemindahan ibu kota administratif, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem pemerintahan yang lebih efisien dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Oleh karena itu, pembangunan IKN akan terus dilaksanakan, dengan berbagai tahapan yang direncanakan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pembangunan IKN di Kalimantan Timur akan dilanjutkan dengan fokus pada penyelesaian pusat pemerintahan.
Pembangunan pusat pemerintahan ini merupakan salah satu aspek penting dalam membangun fondasi yang kokoh bagi IKN.
Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa pembangunan pusat pemerintahan akan melibatkan berbagai fasilitas penting, seperti gedung eksekutif untuk presiden dan wakil presiden, gedung legislatif untuk DPR, serta fasilitas untuk lembaga yudikatif.
Menurutnya, pusat pemerintahan ini akan menjadi simbol negara dan tempat yang efisien untuk menjalankan administrasi pemerintahan, dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang dapat mendukung pelayanan publik yang lebih baik.
Keputusan untuk tetap melanjutkan pembangunan IKN meskipun ada fokus pada bidang lain seperti swasembada pangan, menurut AHY, juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penyelesaian pusat pemerintahan sebagai prioritas dalam pembangunan IKN.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang memiliki infrastruktur pemerintahan yang modern, berkelanjutan, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta perubahan global.
Dengan penyelesaian pusat pemerintahan di IKN, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang lebih kondusif bagi ASN dan para pemangku kepentingan lainnya.
Pembangunan IKN juga dilihat sebagai bagian dari transformasi Indonesia menuju negara yang lebih maju dan berdaya saing di tingkat internasional.
Dengan adanya pusat pemerintahan yang baru, pemerintah berharap dapat meningkatkan kinerja administrasi, serta memperbaiki distribusi pemerintahan dan pelayanan publik di seluruh Indonesia.
Selain itu, pemindahan ibu kota ini juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah Jawa dan luar Jawa, serta membuka peluang ekonomi baru di kawasan Kalimantan dan sekitarnya.
Pemindahan ASN menjadi bagian penting dari strategi tersebut, sehingga diharapkan proses ini akan berjalan dengan baik dan tidak mengganggu kelancaran tugas pemerintahan di Jakarta maupun daerah lainnya.
Meskipun ada tantangan dalam memindahkan ASN ke IKN, baik dari segi logistik, perencanaan sumber daya manusia, maupun adaptasi budaya kerja, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan proyek besar ini.
Pemindahan ASN dan pembangunan IKN diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi, pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Ke depan, diharapkan IKN menjadi pusat pemerintahan yang tidak hanya efisien dan modern, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan.
(Sumber: kabarkalimantan.id)
