KabarIndonesia.id — Jawa Barat, salah satu provinsi dengan kontribusi besar terhadap produksi pangan nasional, menghadapi tantangan berat dalam mencapai target produksi gabah kering giling (GKG) sebesar 11,1 juta ton pada tahun 2024. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menunjukkan bahwa hingga saat ini, produksi GKG di provinsi ini baru mencapai 8,5 juta ton, masih terpaut sekitar 2,6 juta ton dari target yang dicanangkan.
Kepala BPS Jawa Barat, Darwis Sitorus, mengungkapkan bahwa meskipun secara teoritis masih ada potensi peningkatan produksi, berbagai faktor penghambat justru mendominasi. Salah satu penyebab utamanya adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan non-pertanian. “Konversi lahan ini menjadi tantangan utama. Harapan kami di dua bulan terakhir tahun ini ada peningkatan, tetapi kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan adanya penurunan,” ujar Darwis dalam keterangannya di Bandung pada Senin (2/12/2024).
Sebagai perbandingan, produksi gabah kering giling (GKG) di Jawa Barat pada tahun lalu mencapai 9,1 juta ton. Penurunan ini menunjukkan adanya masalah struktural yang belum teratasi, salah satunya adalah berkurangnya luas lahan sawah yang produktif.
Menanggapi situasi tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengakui sulitnya mencapai target 11,1 juta ton dalam waktu tersisa. “Sebetulnya harus bisa, tapi belum. Kami sedang mencoba mencari solusi jangka panjang,” ujar Bey. Untuk mendukung upaya tersebut, Pemprov Jabar berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan guna memastikan produktivitas GKG pada tahun 2025 dapat lebih terkendali dan optimal.
Satgas ini diharapkan mampu mengidentifikasi serta mengatasi kendala yang selama ini menghambat produksi. Dengan pendekatan yang lebih terfokus, Pemprov Jabar optimis dapat menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kontribusi terhadap kebutuhan nasional.
Fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi salah satu isu sentral dalam penurunan produksi GKG di Jawa Barat. Data menunjukkan bahwa setiap tahun, ribuan hektar sawah produktif diubah menjadi kawasan pemukiman, industri, atau infrastruktur lainnya. Meski pembangunan sektor lain sangat penting, dampaknya terhadap keberlanjutan pertanian menjadi perhatian serius.
“Alih fungsi lahan ini sebenarnya sudah sering disampaikan, tetapi implementasi untuk mengatasinya masih belum maksimal,” tutur Darwis. Menurutnya, dibutuhkan kebijakan tegas dari pemerintah untuk membatasi konversi lahan serta memberikan insentif kepada petani agar tetap mempertahankan lahan sawah mereka.
Selain alih fungsi lahan, kondisi cuaca yang tidak menentu juga menjadi salah satu faktor penghambat produksi GKG. Perubahan pola hujan dan gangguan cuaca ekstrem berdampak signifikan terhadap masa tanam dan panen petani. Meski demikian, pemerintah daerah mengklaim telah berupaya meminimalkan dampak ini dengan memberikan bantuan benih dan pupuk kepada petani yang terdampak.
Namun, menurut beberapa ahli pertanian, langkah ini belum cukup untuk mengatasi akar permasalahan. Dibutuhkan investasi dalam teknologi pertanian modern, seperti irigasi yang lebih baik dan penggunaan varietas padi unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca.
Dengan sisa waktu yang hanya dua bulan, target produksi 11,1 juta ton GKG tampaknya sulit terealisasi. Namun, Bey Machmudin menegaskan bahwa Jawa Barat masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan produksi di tahun mendatang. Satgas Ketahanan Pangan yang akan dibentuk diharapkan menjadi solusi konkret dalam menghadapi tantangan yang ada.
“Fokus kami sekarang adalah mempersiapkan tahun 2025. Dengan Satgas ini, kami berharap bisa lebih mengawal proses produksi dari hulu ke hilir,” kata Bey.
Di sisi lain, pengamat menilai bahwa langkah pemerintah ini harus disertai dengan strategi jangka panjang, seperti pengendalian alih fungsi lahan, peningkatan efisiensi sistem irigasi, serta pemberdayaan petani melalui pelatihan dan akses terhadap teknologi.
Target ambisius Jawa Barat untuk mencapai produksi GKG sebesar 11,1 juta ton menjadi refleksi atas tantangan besar yang dihadapi sektor pertanian di Indonesia. Meski terdapat upaya dari pemerintah daerah, seperti pembentukan Satgas Ketahanan Pangan, tantangan seperti alih fungsi lahan dan perubahan iklim membutuhkan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan.
Keberhasilan Jawa Barat dalam mengatasi kendala ini tidak hanya penting bagi provinsi tersebut, tetapi juga bagi ketahanan pangan nasional. Dengan komitmen kuat dari semua pihak, harapan untuk mempertahankan status Jawa Barat sebagai lumbung pangan nasional tetap terjaga.
(Sumber: kabarjawa.com)
